Guru Besar UIN Saizu Dorong Paradigma Ekoteologi untuk Keadilan Ekologis

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Prof. Nita Triana, menegaskan perlunya perubahan paradigma pembangunan yang selama ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menuju pendekatan yang lebih ekologis dan berkeadilan.

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Nita dalam forum The 5th Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies (ICONTREES) di Hall Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan yang digelar International Office UIN Saizu itu menghadirkan empat keynote speaker dari Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, dan Filipina.

Kegiatan diikuti ratusan peserta yang terdiri atas akademisi, mahasiswa, peneliti, dan presenter dari berbagai negara.

Dalam forum internasional tersebut, Prof. Nita menyajikan materi presentasi berjudul "Beyond Economic Growth: Toward a Transdisciplinary Ecotheological Paradigm for Sustainable Development and Ecological Justice."

Prof. Nita mengungkapkan bahwa krisis lingkungan global yang ditandai dengan perubahan iklim, kerusakan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, hingga meningkatnya bencana ekologis menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam paradigma pembangunan yang selama ini diterapkan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan selama beberapa dekade masih diukur melalui indikator ekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan investasi, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam.

Padahal pendekatan tersebut belum mampu menjamin keberlanjutan kehidupan dan kelestarian lingkungan.

Prof. Nita menjelaskan bahwa secara normatif berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional telah mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Namun, dalam praktiknya pembangunan masih didominasi paradigma antroposentris yang menempatkan alam sebagai instrumen ekonomi semata.

"Berbagai proyek pembangunan sering kali berujung pada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, konflik ekologis, kerusakan lingkungan, hingga marginalisasi masyarakat lokal dan adat," ujarnya.

Dia mencontohkan sejumlah proyek strategis dan aktivitas industri seperti program food estate, ekspansi pertambangan nikel, konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, hingga aktivitas pertambangan batu bara yang masih menunjukkan dominasi orientasi pertumbuhan ekonomi dibanding keberlanjutan ekologis.

Kondisi tersebut, lanjutnya, memperlihatkan adanya kesenjangan antara cita-cita pembangunan berkelanjutan dengan realitas di lapangan.

Dalam paparannya, Prof. Nita menilai persoalan lingkungan tidak lagi dapat dipahami hanya dari sudut pandang teknis maupun ekonomi.

Masalah lingkungan merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, politik, budaya, pendidikan, etika, hingga spiritualitas.