Momen HUT RI Cilacap : Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran 

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Cilacap tidak hanya diwarnai dengan upacara, tetapi juga menjadi momentum penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat mengatakan, pada momen HUT RI  sudah tercapai kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 serta KUA-PPAS 2026.

Menurutnya, penyusunan anggaran ini menjadi penting karena harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), regulasi dari Kementerian Dalam Negeri, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses dan musrenbang.

"Seringkali aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya sejalan dengan RPJMD, sehingga peran Bupati menjadi jembatan agar semua kepentingan bisa dipertemukan," kata Taufik Nurhidayat, Jumat (16/8).

Ia menegaskan, meski ada keterbatasan regulasi dan anggaran, tujuan utama pembangunan di Cilacap tetap fokus pada penurunan angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan menjalankan amanat UUD 1945 dengan semangat gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan data, Pemkab Cilacap mencatat, dari jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa, pada 2023 jumlahnya mencapai 191.000 jiwa dan pada 2024 mencapai 186.080 jiwa.

Pihaknya menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,15 persen, pada tahun 2029. 

Taufik menambahkan, logika penyusunan KUA-PPAS 2026 memang berlandaskan RPJMD 2017-2022, namun karena ada surat edaran Kemendagri dan penyesuaian sejak Bupati dilantik, maka dilakukan sinkronisasi agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berjalan paralel dengan RPJMD terbaru.

"Insyaallah ke depan penyusunan anggaran, terutama untuk 2027, akan lebih smooth karena arah kebijakan sudah jelas," ungkapnya.

Dari perhitungan sementara, APBD Cilacap 2026 diproyeksikan sebesar Rp3,2 triliun, padahal potensi sesungguhnya bisa mencapai Rp4 triliun apabila dana transfer pusat, termasuk DAK, dapat dimaksimalkan.

"Tapi karena dana dari pusat seperti DAK dan kainnya belum masuk, jadi terkendala. Nanti kalau sudah penyampaian, penjabaran, KUA PPS diperbaiki maka semua bisa masuk," kata dia.

Taufik optimistis bahwa melalui perbaikan dalam penyampaian dan penjabaran KUA-PPAS, Cilacap bisa memperoleh tambahan anggaran sehingga pembangunan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (ray)

Baca juga: BNI Umumkan Pemenang Tahap Pertama Rejeki wondr, Undian Masih Berlanjut hingga 2026

Baca juga: Amanda Tak Menyangka Dapat Foto Nikah dengan Background Unjuk Rasa

Baca juga: Jiang Kakek 75 Tahun Hampir Bercerai Karena Jatuh Cinta pada Karakter AI