"Anak-Anak Udah Kenyang, Kantin Sepi" Nasib Pedagang Kantin di Tengah Program MBG Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sudah beberapa minggu ini Bu Bon (samaran) lebih sering menatap meja kantin yang kosong ketimbang melayani antrean siswa.

Biasanya, dua kali istirahat jadi waktu paling sibuk anak-anak menyerbu nasi goreng, mi instan, dan nasi rames buat mengganjal perut sebelum bel pulang berbunyi.

Sekarang, aroma gorengan di dapurnya jarang menyebar ke ruang kelas.

Baca juga: BREAKING NEWS 192 Murid SMP di Salatiga Kompak Izin Sakit Setelah Kemah 3 Hari dan Santap MBG

“Anak-anak udah dapat makan dari program MBG, jadi jarang beli. Kantin sepi,” ujarnya, sambil menyapu pelataran kantin, Senin (6/10/2025).

Di seberang pagar sekolah, Indun, penjual cilok dan siomay, juga merasakan nasibnya serupa. 

Dulu dagangannya lebih sering habis sebelum Asar, kini sering tersisa hingga malam.

“Tetap ada yang beli, tapi nggak kayak dulu. Mungkin karena udah kenyang makan di sekolah,” katanya pasrah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang lahir dari niat baik menyehatkan anak, memperkuat konsentrasi belajar, dan menekan angka gizi buruk.

Tapi di balik kotak makan yang dibagikan setiap siang, ada dapur-dapur kecil yang kini kehilangan pengunjung setia.

Gelombang Kritik di Luar Kelas

Dan di luar sekolah, gelombang kritik terhadap pelaksanaan program MBG di Jawa Tengah juga terus menguat.

Setelah sederet kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ribuan siswa, kini giliran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Anak Sehat Jawa Tengah yang bersuara keras.

Koalisi ini menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden yang melibatkan sedikitnya 1.398 siswa di berbagai kabupaten dan kota. 

Para siswa diduga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

“Program yang seharusnya memastikan gizi anak-anak justru berujung pada bencana kesehatan. Ini bukan hanya soal kelalaian teknis, tapi kegagalan sistemik dalam tata kelola dan pengawasan program,” ujar Ilham, Peneliti Pusat Telaah Informasi Regional Semarang (Pattiros).

Dalam pernyataannya, Koalisi mencatat setidaknya 11 daerah terdampak kasus serupa: Sukoharjo, Sragen, Semarang, Jepara, Banyumas, Kebumen, Rembang, Karanganyar, Batang, Wonogiri, dan Salatiga.

Namun hingga kini, belum ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah daerah maupun pusat.

Koalisi menilai, kejadian berulang ini mencerminkan ketiadaan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel.

Lebih jauh, peristiwa itu disebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak atas kesehatan dan perlindungan yang aman.

“Negara gagal menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak,” tulis Koalisi dalam siaran persnya.

Selain lemahnya pengawasan, Koalisi juga menyoroti minimnya transparansi publik.

Hingga kini, belum ada publikasi resmi terkait hasil investigasi kasus-kasus keracunan, audit penyedia makanan, maupun sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Enam Tuntutan

Melalui pernyataannya, Koalisi menyampaikan enam tuntutan utama, di antaranya:

1. Menghentikan sementara program MBG di seluruh Jawa Tengah.

2. Melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola, proses pengadaan, dan distribusi makanan.

3. Membuka hasil investigasi ke publik.

4. Memberikan kompensasi bagi korban.

5. Menindak tegas pihak yang terlibat dalam praktik korupsi atau kelalaian.

6. Mengevaluasi total pelaksanaan program.

Baca juga: Ini Alasan PGRI Blora Beri Dukungan Program MBG, Tujuannya Baik

“Program MBG harus dievaluasi total. Jangan sampai dalih gizi justru mengorbankan nyawa anak-anak,” tegas Ilham.

Koalisi menegaskan, kebijakan publik yang menyangkut kesehatan anak tak boleh dijalankan tanpa sistem pengawasan yang ketat dan transparan.

Dalam situasi ini, mereka mendesak pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan anak di atas ambisi politik atau target program semata. (Rad)