Respon Rate Perusahaan Jadi Tantangan dalam SE 2026 di Semarang, BPS Gencarkan Sosialisasi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Response rate atau tingkat partisipasi perusahaan menjadi tantangan dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Hal itu melihat dari tingkat respon atau response rate dalam survei perusahaan triwulanan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang saat ini baru mencapai sekitar 50–60 persen dari total 700 perusahaan yang menjadi sampel.

Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam penyediaan data ekonomi.

"Sampai saat ini respon rate baru sekitar 50-60 persen.

Ini menjadi tantangan tersendiri karena perusahaan biasanya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dari berbagai divisi seperti keuangan, SDM, hingga produksi," ujar Rudi, saat Sosialisasi Kegiatan Statistik 2025 untuk Pelaku Usaha, di Hotel Grasia, Selasa (4/11/2025). 

Baca juga: Dewan Dorong Pemkot Semarang Percepat Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir

Menurutnya, tantangan pendataan terbesar justru berasal dari perusahaan besar.

Untuk usaha berbasis rumah tangga, tingkat respons relatif tinggi karena proses pendataan lebih sederhana.

Sementara, usaha berbasis perusahaan besar membutuhkan daya lebih kompleks sehingga pengisian membutuhkan waktu lama. 

"Kalau unit berbasis rumah tangga itu cenderung mudah.

api kalau perusahaan, datanya lebih kompleks dan melibatkan banyak bagian, sehingga pengisiannya tidak bisa cepat," jelasnya.

Guna menggenjot response rate dan memberikan edukasi kepada para perusahaan, BPS Kota Semarang menggencarkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar dapat berpartisipasi aktif pada SE 2026 mendatang. 

Rudi mengimbau perusahaan mulai menyiapkan dokumen penting seperti badan hukum, struktur usaha, jumlah tenaga kerja, nilai produksi, pengeluaran, dan prospek usaha, agar pelaksanaan SE 2026 berjalan lancar.

Dia menegaskan, seluruh data yang diberikan bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan secara individu.

"Kami memahami bahwa perusahaan harus berhati-hati dalam memberikan data.

Tapi kami pastikan, data yang dikumpulkan hanya untuk keperluan statistik dan penyusunan kebijakan ekonomi," tegasnya.

Pada SE 2026 mendatang, BPS akan menurunkan sekitar 2.300 petugas.

Kegiatan nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali itu mencakup seluruh usaha non-pertanian di Kota Semarang, mulai dari sektor pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, hingga jasa.

Menurut Rudi Cahyono, sensus ini penting untuk memetakan struktur perekonomian di daerah.

Dia berharap, partisipasi masyarakat dalam memberikan data secara riil. 

Sementara itu, Pengusaha Kota Semarang, Harjanto Halim menilai pentingnya pelaku usaha mendukung kegiatan sensus karena data yang dikumpulkan akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih akurat.

"Kita sih enggak masalah karena kita menyadari data ini digunakan untuk mendukung analisa kebijakan yang lebih jauh, baik di pusat maupun di daerah," ujarnya, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Kegiatan Statistik 2025. 

Namun, dia mengakui masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran penuh mengenai pentingnya data ekonomi.

Dia berujar, rendahnya tingkat respons bisa diatasi jika pemerintah mulai mengintegrasikan data antarinstansi seperti BPS, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Dinas Tenaga Kerja.

"Sebenarnya data itu sudah ada di kantor pajak dan Disnaker.

Kalau bisa disinkronkan, BPS tidak perlu mulai dari nol lagi," ujarnya.

Di sisi lain, dia juga menilai dinamika ekonomi yang cepat membutuhkan pembaruan data secara lebih rutin.

Menurutnya, sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun terlalu lama untuk mengetahui kondisi riil ekonomi masyarakat.

Dia mengusulkan agar pembaruan data ekonomi dilakukan lebih sering karena dinamika bisnis bergerak sangat cepat.

"Sekarang pergerakan ekonomi sangat cepat.

Harus mulai dipikirkan apakah sensus bisa dilakukan tiap tahun, atau setidaknya ada data pendukung di luar sensus," katanya.

Dia juga menyinggung bagaimana perubahan global yang tiba-tiba dapat berdampak langsung pada ekonomi nasional.

"Lihat saja, kebijakan tarif Amerika bisa berubah dalam semalam.

Itu artinya data ekonomi harus selalu up to date agar kebijakan kita bisa cepat menyesuaikan," tambahnya.

Harjanto berharap hasil SE 2026 tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret yang berguna bagi pelaku usaha.

"Data dari sensus ekonomi harus bisa memberikan rekomendasi kebijakan, bukan hanya deretan angka.

Itu akan sangat membantu dunia usaha," tambahnya. (eyf)