Menghidupkan Kembali 2 "Matahari" di Semarang, DPRD Kota Semarang Minta Optimalkan Aset

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang menyoroti keberadaan dua aset milik Pemerintah Kota yang dijadikan pusat perbelanjaan, yakni Eks Matahari Johar atau Shopping Center Johar (SCJ) dan Plaza Simpanglima Semarang.

Dewan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut agar tidak menjadi aset nganggur dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: Batal Pindah ke Plaza Simpanglima, MPP Kota Semarang Akan Menempati Gedung Korpri Tahun Depan

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo mengatakan, persoalan pemanfaatan Plaza Simpanglima cukup kompleks.

Pasalnya, bangunan eks Matahari tersebut menyatu dengan Arkenzo Hotel dalam satu struktur bangunan atau satu pilar.

"Kita menyadari kompleksnya persoalan di situ adalah karena antara mal eks Matahari ini dengan Arkenzo Hotel satu pilar, artinya satu bangunan. Nah, habisnya (masa kerja sama) tahun 2030. Sehingga kalau mau mengundang investor, mau tidak mau, kalau itu mau dirobohkan kan menunggu hotelnya itu selesai," jelas Joko Widodo, Kamis (22/1/2026).

DPRD, lanjut dia, mendorong agar Dinas Perdagangan menyiapkan langkah teknis pemanfaatan gedung tersebut dalam jangka pendek, sembari menunggu masa kerja sama berakhir.

Dia menyebutkan, biaya operasional Plaza Simpanglima kini ditekan hingga sekitar Rp14 juta per bulan.

Menurutnya, dengan biaya tersebut, Dinas Perdagangan bisa mengelola dan memanfaatkan gedung itu bagi pelaku UMKM.

"Sebenarnya kemarin Dinas Perdagangan sudah ditawari, tapi dengan Rp70 juta biaya perawatan perbulannya itu mereka belum sanggup. Tapi kemudian, kita minta coba bagaimana caranya instalasinya dikurangi. Kan itu yang mahal listriknya.

Sekarang sudah bisa hanya Rp14 juta per bulan. Dari situ nanti kita akan panggil Dinas Perdagangan untuk bisa membuat Plaza Simpanglima bekas Matahari ini bisa digunakan oleh para UMKM," tuturnya. 

Adapun untuk Eks Matahari Johar, pihaknya menyoroti masih adanya lantai yang belum termanfaatkan.

Satu di antara rencana adalah pemanfaatan untuk pasar batu akik. Namun demikian, hingga kini belum sepenuhnya diminati pedagang.

"Teman-teman pedagang kayaknya belum (berminat). Nah, nanti coba kita jembatani agar ini bisa jangan ada aset nganggur lah," ucapnya.

Dalam pembahasan bersama OPD pekan ini, Komisi B juga mengingatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar sejak awal merinci target PAD secara detail. Untuk tahun 2026, target PAD Kota Semarang ditetapkan sebesar Rp4,17 triliun.

Dewan mendorong optimalisasi digitalisasi pendapatan melalui e-tax yang dikelola langsung oleh Bapenda.