Organda Semarang Usul Hapus Pertalite Asal Transportasi Massal Digratiskan

Ringkasan Berita:

• Ketua Organda Semarang, Bambang Pranoto, menilai subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati pemilik kendaraan pribadi dibandingkan sektor angkutan umum.
• Sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM non-subsidi, pemerintah didorong untuk segera merealisasikan transportasi publik tanpa tarif.
• Organda mengapresiasi langkah progresif Pemkot Semarang yang telah mengalokasikan 5 persen APBD untuk pengembangan transportasi publik, termasuk rencana pengoperasian bus listrik.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG —Wacana berani muncul dari Organda Kota Semarang yang mengusulkan penghapusan total BBM jenis Pertalite sebagai langkah radikal untuk memutus ketergantungan pada subsidi energi.

Strategi ini dinilai efektif meningkatkan efisiensi negara, dengan syarat pemerintah mampu mengalihkan anggarannya untuk menyediakan layanan transportasi massal yang sepenuhnya gratis bagi masyarakat. 

Baca juga: Organda Semarang Khawatir Program Mudik Gratis Gerus Pendapatan Pengusaha Bus

Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang menilai kebijakan energi saat ini perlu diimbangi dengan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat transportasi massal.

Ketua DPC Organda Semarang, Bambang Pranoto Purnomo, menyampaikan momentum kenaikan harga BBM seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk merealisasikan janji penyediaan transportasi umum gratis bagi masyarakat.

Menurut dia, keberadaan transportasi massal tanpa tarif akan menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga BBM.

“Ini saatnya pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap dampak kebijakan energi,” kata dia saat ditemui di kawasan Jalan Simongan, Semarang Barat, Selasa (21/4/2026) sore.

Bambang juga menyoroti ketimpangan kebijakan antara angkutan umum dan kendaraan pribadi. 

Dia mempertanyakan mengapa pembatasan usia kendaraan lebih banyak diterapkan pada sektor angkutan umum, padahal kontribusi sektor ini terhadap perekonomian mencapai lebih dari 40 persen.

“Sudah waktunya pemerintah juga membatasi usia kendaraan pribadi, bukan hanya angkutan umum,” tegas dia.

Lebih lanjut, Bambang menekankan pembatasan kendaraan pribadi harus diiringi dengan penyediaan alternatif yang memadai.

Dalam hal ini, transportasi massal gratis dinilai menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat.

Di sisi lain, Organda juga menaruh perhatian pada persoalan distribusi BBM subsidi, khususnya Biosolar. 

Bambang berharap pemerintah lebih serius menjaga ketersediaan pasokan, terutama menjelang akhir tahun saat kebutuhan biasanya meningkat. 

Dia juga menyoroti potensi penyalahgunaan BBM subsidi yang dialihkan ke sektor industri.