Sungai Plumbon Semarang Bakal Diperlebar Jadi 25 Meter, BBWS Butuh Rp171 Miliar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menyiapkan rencana pengendalian banjir di Kota Semarang dengan pelebaran Sungai Plumbon dari 10 meter menjadi 25 meter.

Untuk mendukung proyek tersebut, 226 bidang lahan akan dibebaskan dengan estimasi anggaran mencapai Rp171 miliar.

Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto mengatakan, proyek pengendalian banjir dilakukan setelah kawasan tersebut berulang kali dilanda banjir.

Baca juga: Sungai Plumbon Semarang Jebol, Pemprov Jateng Siapkan Penanganan Darurat Hingga Jangka Panjang

• Kronologi Kecelakaan Bus Rombongan Pelajar SMPN 2 Brangsong Kendal di Tol Cipali, Kernet Tewas

"Ini sudah kejadian yang ketujuh," kata Sudarto seusai Rapat Terbatas Penanganan Darurat Banjir Kota Semarang bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Jalan Irigasi Utara, Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, kondisi Kali Plumbon saat ini sudah tidak lagi mampu menampung debit air akibat perubahan kondisi kawasan hulu dan sedimentasi.

Sehingga pihaknya menilai, normalisasi sungai tidak cukup untuk mengatasi banjir yang terus berulang di kawasan tersebut.

"Jadi tidak cukup normalisasi, tapi harus dilebarkan," kata Sudarto.

Dia menjelaskan, lebar Sungai Plumbon saat ini rata-rata hanya sekira 10 meter dan akan diperluas menjadi 25 meter.

Program pengendalian banjir itu direncanakan dilakukan di sepanjang aliran Sungai Plumbon dengan panjang sekira 22 kilometer.

“Titik pembebasan di sepanjang sungai," kata Sudarto.

Sudarto mengungkapkan, proses pembebasan lahan sebenarnya sudah dimulai sejak 2024. Dari total kebutuhan 318 bidang, 92 bidang telah dibebaskan.

"Jadi tinggal 226 bidang lagi," ujarnya.

Dia lebih jauh menyebutkan jika estimasi kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut mencapai Rp171 miliar berdasarkan hasil kajian tahun lalu.

Menurutnya, pihaknya saat ini sedang mengusulkan tambahan anggaran pembebasan lahan pada 2026 agar proyek pengendalian banjir bisa dilanjutkan ke tahap pembangunan permanen.

"Kalau bertahap di 2026 ini, kami usulkan lagi untuk pembebasan lahan," kata Sudarto.