Rabu, 20 Mei 2026
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Semarang

Sungai Plumbon Semarang Bakal Diperlebar Jadi 25 Meter, BBWS Butuh Rp171 Miliar

BBWS Pemali Juana menyiapkan rencana pengendalian banjir di Kota Semarang dengan pelebaran Sungai Plumbon dari 10 meter menjadi 25 meter.

Tayang:
Penulis: Idayatul Rohmah | Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/Idayatul Rohmah
NORMALISASI - Kondisi Sungai Plumbon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Selasa (19/5/2026). Sungai tersebut rencananya bakal dinormalisasi, dari lebar 10 meter menjadi 25 meter. 

Dia mengatakan, pembangunan nantinya dapat didanai melalui APBN maupun skema pinjaman (loan).

Sudarto menyebut pelebaran sungai nantinya lebih banyak menyasar kawasan permukiman dibanding badan jalan.

20260519 _ Rapat Terbatas Menyoal Banjir Semarang
RAPAT TERBATAS - Rapat Terbatas Penanganan Darurat Banjir Kota Semarang bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait jalan Irigasi Utara, Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Selasa (19/5/2026).

Honda Jateng X STERIL 2026 Meriahkan Weekend di Kota Semarang

Tinjau Tanggul Jebol

Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto meninjau tanggul jebol Sungai Plumbon, Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Selasa (19/5/2026).

Dalam tinjauannya, dia menyebut kondisi banjir di Semarang sudah surut, meski informasi yang beredar di media sosial pada Senin (18/5/2026) malam masih menunjukkan genangan cukup tinggi.

Dia mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Pemerintah Pusat bergerak cepat dalam setiap penanganan bencana.

Dalam kesempatan itu, Suharyanto menyebut jumlah pengungsi saat ini sudah mulai berkurang dibandingkan saat banjir terjadi.

Meski demikian, pemerintah pusat dan daerah diminta tetap fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

"Tadi juga saya sempat tanya kepada Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng kondisi pengungsi sudah tidak banyak lagi, tidak ratusan atau tidak ribuan."

"Ada beberapa titik pengungsian, ada dapur umum. Tentu saja itu menjadi prioritas kami," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga membuka kemungkinan penetapan status kedaruratan apabila hasil asesmen di lapangan menunjukkan kebutuhan tersebut.

Menurut Suharyanto, status darurat dibutuhkan agar dukungan pusat dapat diberikan lebih baik.

"Sekali lagi status kedaruratan bukan berarti pemerintah daerah tidak punya kemampuan untuk mengatasi."

"Itu adalah sekadar untuk pusat melalui BNPB bisa memberikan bantuan secara maksimal," ujarnya.

Selain penanganan darurat, lanjut dia, BNPB bersama Kementerian PU juga membahas penanganan jangka panjang, termasuk relokasi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.

Salah satu opsi yang ditawarkan yakni pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Nah, solusinya memang dibangunkan hunian sementara. Pemerintah kota tinggal menentukan titiknya," kata Suharyanto. (*)

 

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 2/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved