Sejarah Konflik Hangabehi-Tedjowulan 21 Tahun Silam Kembali Terulang 

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Munculnya fenomena dua Paku Buwono (PB) XIV mengingatkan pada sejarah panjang konflik internal yang membayangi Keraton Solo.

Sebelumnya, 21 tahun silam, konflik serupa terjadi saat penetapan PB XIII, setelah raja sebelumnya, PB XII, mangkat. 

Setelah PB XII wafat, pada 2004, tanpa menunjuk penerus resmi, dua tokoh sama-sama mengeklaim takhta: KGPH Hangabehi (kemudian menjadi PB XIII) dan KGPH Tedjowulan, yang juga menggelar penobatan sendiri sebagai PB XIII.

Keduanya merupakan putra PB XII dari istri yang berbeda.

PB XII tidak memiliki putra mahkota yang jelas karena tidak memiliki permaisuri, maka dua putra PB XII dari ibu yang berbeda saling mengakui takhta ayahnya.

Pada 31 Agustus 2004, KGPH Tejowulan dinobatkan sebagai raja oleh beberapa putra-putri PB XII di Sasana Purnama, Badran, Kottabarat, Solo, yang merupakan rumah milik pengusaha BRAy Mooryati Sudibya.

Padahal, sebelumnya rapat Forum Komunikasi Putra-Putri (FKPP) PB XII, pada 10 Juli 2004, telah menetapkan bahwa KGPH Hangabehi, putra tertua PB XII, yang berhak menjadi raja selanjutnya.

Forum memilih tanggal 10 September 2004 sebagai hari penobatan KGPH Hangabehi sebagai PB XIII.

Pada awal September 2004, secara tiba-tiba KGPH Tejowulan bersama para pendukungnya menyerbu dan mendobrak pintu Keraton Solo.

Keributan ini bahkan sempat menimbulkan beberapa orang luka-luka, termasuk para bangsawan dan abdi dalem yang saat itu berada di dalam keraton.

Namun, pada 10 September 2004, KGPH Hangabehi tetap dinobatkan sebagai raja oleh para pendukungnya di Keraton Solo. 

Raja kembar

Konflik Hangabehi dan Tedjowulan memicu konflik “raja kembar” yang berlangsung bertahun-tahun.  

Saat itu muncul sebutan PB XIII Hangabehi dan PB XIII Tedjowulan.

Konflik raja kembar tersebut berlangsung selama sekitar delapan tahun, hingga pada tahun 2012.

Dualisme kepemimpinan di Keraton Solo akhirnya “usai”, setelah KGPH Tedjowulan mengakui gelar PB XIII menjadi milik KGPH Hangabehi dalam sebuah rekonsiliasi resmi yang diprakarsai oleh Pemkot Solo, yang saat itu dipimpin Wali Kota, Joko Widodo, bersama DPR-RI.

Dalam rekonsiliasi itu, KGPH Tejowulan ditunjuk menjadi mahapatih (kemudian mahamenteri) dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung.

Kendati rekonsiliasi berjalan, keretakan keluarga tetap terjadi.

Sebagian keluarga menolak kesepakatan tersebut dan membentuk Lembaga Dewan Adat (LDA) yang menolak kepemimpinan Hangabehi.

Situasi sempat memanas kembali pada 2017 dan 2021, memperlihatkan bahwa stabilitas di lingkungan keraton masih rapuh.

Kini, 21 tahun kemudian, konflik serupa kembali terjadi.

Keraton Solo kembali memiliki dua matahari kembar. 

Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo pimpinan Gray Koes Moertiyah Wandansari menobatkan putra sulung PB XII, KGPH Hangabehi, sebagai PB XIV, Kamis (13/11/2025).

Padahal, sepekan sebelumnya, pada 5 November 2025, putra bungsu PB XIII, KGPAA Hamangkunegoro, telah lebih dulu menyatakan diri sebagai PB XIV.

Profil dua raja

KGPH Hangabehi merupakan putra tertua PB XIII, dari istri kedua Winari Sri Haryani atau KRAy Winari.

Lahir di Solo, pada 5 Februari 1985, dengan nama kecil Gusti Raden Mas (GRM) Soerjo Soeharto.

KGPH Hangabehi sebelumnya bergelar KGPH Mangkoeboemi.

Namun, gelar itu kemudian diganti, pada 24 Desember 2022.

Pergantian gelar tersebut sebagai bagian dari dinamika dan penolakan Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo atas penobatan putra mahkota lain, KGPH Purboyo.

Adapun KGPAA Hamangkunegoro merupakan putra bungsu PB XIII dari istri ketiga Kanjeng Ratu Asih atau GKR Pakubuwana Pradapaningsih, yang diangkat menjadi permaisuri atau ratu keraton.

Dia lahir di Solo, pada 27 Februari 2003, dengan nama kecil GRM Suryo Aryo Mustiko. 

Pada 27 Februari 2022, bertepatan dengan Jumenengan Dalem ke-18 PB XIII, ia dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendro Mataram. (Achiar M Permana)