Bupati Samani Siapkan Tim Pendampingan Hukum Khusus Guru di Kudus

Pihaknya sudah menyampaikan program ini ke Disdikpora untuk segera ditindaklanjuti. Termasuk penyampaian ke forum guru.

Nantinya, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mengecek kondisi pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kudus.

"Kalau ada laporan dari orangtua atau anak, harus dicek dulu. Duduk persoalan seperti apa, jangan sampai miss komunikasi adanya laporan tidak tepat."

"Pendampingan hukum ini dalam rangka mediasi, komitmen kami agar ada peningkatan pendidikan di Kabupaten Kudus," tegasnya.

Terpisah, Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kabupaten Kudus, Anggun Nugroho menyampaikan, usulan program tersebut sudah disampaikan langsung kepada Kepala Disdikpora Kabupaten Kudus.

Menginstruksikan Kepala Disdikpora agar berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus terkait pendampingan hukum kepada guru.

Kata dia, usulan Bupati agar ada bantuan hukum kepada tenaga pendidik didasarkan adanya fenomena yang membuat guru tidak nyaman masih saja terjadi di berbagai daerah.

Dengan harapan, usulan program tersebut bisa diterapkan untuk membantu guru-guru yang membutuhkan.

"Kepala Disdikpora juga diminta koordinasi apakah juga memungkinkan pendampingan hukum ke satuan pendidikan di luar kewenangan Pemda. Apakah perlu koordinasi dengan provinsi, itu yang masih dalam kajian," ujarnya. (*)