Bupati Samani Siapkan Tim Pendampingan Hukum Khusus Guru di Kudus

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemkab Kudus membentuk tim pendamping hukum untuk para guru ketika berhadapan dengan persoalan.

Hal ini merespons problematika yang terjadi di lingkungan pendidikan yang melibatkan guru dengan siswa atau orangtua siswa hingga berhadapan dengan hukum.

Tim ini diinisiasi Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris dalam rangka memberikan jaminan perlindungan atau fasilitasi bantuan hukum kepada tenaga pendidik di Kabupaten Kudus.

Baca juga: 97 Tahun Sumpah Pemuda, Bupati Kudus: Bermimpilan Setinggi Langit dan Jangan Takut Gagal

• Chiko Pembuat Konten Skandal Smanse Terancam DO? Begini Kata Dekan FH Undip

Sam'ani Intakoris mengatakan, fenomena permasalahan, baik dalam dugaan tindak kekerasan fisik maupun verbal, sering terjadi melibatkan tenaga pendidik dan siswa di berbagai daerah.

Padahal, apa yang menjadi persoalan dan mencuat di kalangan pendidikan, sering kali lolos dari tahap verifikasi dan klarifikasi mengarah ke tahap pelaporan hukum.

Padahal apa yang terjadi belum tentu murni kesalahan tenaga pendidik, sehingga berpotensi merugikan tenaga pendidik yang bersangkutan.

Untuk itu, Sam'ani menginisiasi lahirnya tim khusus yang disiapkan untuk membantu permasalahan hukum yang melibatkan tenaga pendidik berhadapan dengan hukum.

"Siswa harus punya sikap Tawadhu' terhadap guru dan orangtua. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan."

"Pemkab Kudus melalui Disdikpora siapkan pendampingan hukum bagi guru," terangnya, Selasa (28/10/2025).

Sam'ani menegaskan, tim pendampingan ini bertugas menjembatani antara guru dengan siswa atau orangtua siswa ketika terjadi konflik, dengan langkah mediasi.

Bertujuan untuk menemukan duduk permasalahan, sebab dan akibat yang terjadi sebagai fakta, dengan harapan ditemukan jalan solusi atas problematika yang ada.

Tim ini juga bertugas membangun komunikasi positif antardua belah pihak dengan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan agar problematika yang muncul ke permukaan selesai secara kekeluargaan melalui mediasi.

"Kami perlu memberikan fasilitasi perlindungan dalam bentuk pendampingan para guru yang bermasalah hukum. Agar tidak setiap persoalan guru ke ranah hukum."

"Dipilah, dilihat agar kasus yang mencuat tidak membebani guru," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPRD Kudus H Masan: PAD dan Efisiensi Belanja Kunci Optimalisasi Pembangunan Daerah

• Lagi, BPK Jateng Bongkar Penyimpangan Pemerintah Kelola Keuangan Daerah, Begini Modusnya

Sam'ani menginstruksikan Disdikpora untuk menyiapkan segala sesuatunya agar program ini bisa segera dimulai pada awal tahun anggaran 2026. Menyasar guru-guru jenjang pendidikan PAUD hinga SMA sederajat negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Kudus.