Bupati Samani Pastikan Tak Ada Pemutusan Kontrak PPPK di Kudus

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Pemkab Kudus memastikan tidak ada pemutusan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ini mengingat terdapat pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD sesuai implementasi UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sam’ani memastikan, kondisi belanja pegawai saat ini di Kabupaten Kudus masih di bawah 30 persen. Artinya, masih di bawah batas maksimal dari regulasi yang ada.

“Riilnya 28,5 persen,” kata Sam’ani saat pembukaan orientasi PPPK di Lapangan Tenis Angga Sasana Krida, Rabu (8/4/2026).

Baca juga: Bupati Samani Sambangi Kiai-kiai di Kudus, Minta Doa Penguatan Spiritual

• Bupati Kudus Kampanyekan Program Selasa Bersepeda

Sam’ani mengatakan, pihaknya bahkan akan mengajukan usulan 400 formasi ke Pemerintah Pusat. 

Meski demikian, usulan tersebut masih dinilai belum membebani keuangan daerah.

“Karena setiap tahun ada yang pensiun antara 400 sampai 500 orang,” kata Sam’ani.

Upaya penambahan melalui rekrutmen tersebut, kata dia, masih dalam batas ideal.

Berdasarkan keterangan Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus, Tulus Tri Yatmika mengatakan, pihaknya tetap akan membuka seleksi CASN.

Di satu sisi pihaknya juga terus koordinasi agar belanja pegawai tidak melebihi ketentuan 30 persen.

“Misal dibuka seleksi CASN tahun ini atau tahun depan. Saat ini menindaklanjuti perintah Kemenpan RB untuk mengajukan kebutuhan 400 orang."

"Untuk detail formasinya masih belum. Tapi secara garis besar tenaga kependidikan, kesehatan, dan tenaga teknis,” kata dia.

Baca juga: Viral Siswa SMK Minta Dana MBG untuk Kesejahteraan Guru, Wabup Kudus: Siapapun Boleh Usul

• Harga Kedelai Naik, Produsen Tahu di Kudus Kelimpungan

Sementara ASN berupa PPPK yang saat ini sudah ada, oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris diminta untuk meningkatkan kualitas. 

Untuk itu PPPK yang sudah terekrut harus menjalani orientasi. Orientasi ini untuk menyamakan persepsi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Yang terpenting itu lakukan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Sam’ani.

Tulus melanjutkan, dalam orientasi tersebut nantinya akan diikuti 659 PPPK yang akan terbagi menjadi 18 angkatan.

Orientasi yang bekerja sama dengan Pemprov Jateng tersebut akan berlangsung sejak 13 April sampai 2 September 2026.

Setiap angkatan akan mengikuti orientasi selama tiga hari kerja di gedung pendidikan dan pelatihan Sonyawarih milik Pemkab Kudus. (*)