KLH Dampingi Wonosobo Wujudkan Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary Landfill

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Upaya pengurangan sampah nasional terus dikuatkan dengan sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah. 

Kunjungan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Wonosobo pada Senin (8/9/2025) menjadi langkah nyata terkait pembinaan TPA dan pengelolaan sampah di daerah.

Kehadiran Farid Mohammad, Plt Direktur Pengelolaan B3 dan Non B3 KLH RI disambut Bupati Afif Nurhidayat di Ruang Perundingan Pendopo Pemkab Wonosobo.

Baca juga: Angka Pengangguran Wonosobo 4,02 Persen:Peluang Kerja Lulusan Baru Masih Terbatas

Baca juga: Wonosobo Siapkan SDM Pertanian Modern Lewat Smart Farming dan AI Marketing

Farid menyampaikan, Pemerintah Pusat terus mendorong sinergi nasional dalam upaya pengurangan sampah, termasuk dengan melakukan pendampingan langsung ke daerah-daerah.

Salah satunya di Kabupaten Wonosobo yang menjadi bagian dari 17 kabupaten/kota prioritas yang dibinanya.

Pihaknya mengapresiasi komitmen Pemkab Wonosobo yang telah menyambut program ini.

Menurut Farid, pengelolaan TPA di Wonosobo sudah cukup baik, masuk kategori pembinaan nasional, dan sudah menuju sanitary landfill.

Saat ini, lebih dari 50 persen sampah di Wonosobo telah dikelola.

Dia berharap capaian tersebut terus ditingkatkan hingga target nasional tercapai.

Dia menyebut, secara nasional, target pengurangan sampah adalah 51,2 persen pada 2025, dan Indonesia bebas sampah pada 2029.

Lebih lanjut disampaikannya, bahwa fokus utama pengelolaan sampah adalah pengurangan dari sumbernya.

“Fokusnya dalam pengurangan sampah ini adalah yang pertama tentunya pengurangan pada sumbernya, dimana masing-masing dari warga atau masyarakat bisa melakukan pengurangan sampah,” ujarnya.

Dia menambahkan, prinsip reuse dan recycle juga penting, agar hanya residu yang masuk ke TPA.

“Jadi yang ditimbun di dalam TPA itu benar-benar cuma tinggal residunya," jelas Farid.

Kendala utama di daerah, menurut Farid, antara lain keterbatasan lahan TPA, kurangnya offtaker hasil olahan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

“Rata-rata masyarakat sangat mudah sekali membuang sampah secara masif."

"Itu merupakan tanggung jawab bersama untuk melakukan edukasi itu,” katanya.

Pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota karena urusan sampah merupakan kewenangan daerah, namun pelaksanaannya butuh arahan pusat.

Baca juga: Respon Situasi Bangsa, Masjid Jami’ Wonosobo Gelar Istighosah Bersama Masyarakat

Baca juga: Stunting di Wonosobo Turun ke 23,9 Persen, Pemkab Perkuat Pencegahan dari Hulu

“Pusat tentunya memberikan arahan-arahan berkaitan dengan target nasional."

"Pelaksanaan implementasinya memang langsung ada di kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyambut baik kehadiran perwakilan pusat ini.

“Jadi penyemangat dan motivasi."

"Jadi tim tambah gemregah terhadap yang sudah kami lakukan,” ungkap Bupati Afif.

Dia menyebut, penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan dinas teknis. 

Perlu peran aktif semua pihak, termasuk BKK dan pondok pesantren.

“Kalau hanya mengandalkan Dinas LH, OPD terkait, waduh sampai kapan,” tegasnya.

Bupati Afif mengakui, saat ini masih banyak desa mengandalkan pengangkutan ke TPA tanpa memilah atau mengelola sampah di tingkat lokal.

“Orang desa suruh menyiapkan lahan, tidaklah mudah."

"Tapi ada beberapa desa yang hari ini sudah semangat, Alhamdulillah saya terima kasih sekali,” ujarnya.

Dia berharap desa-desa yang sudah memiliki TPS 3R bisa menjadi percontohan bagi desa lain, sehingga distribusi beban pengelolaan sampah bisa merata.

Namun tantangan terbesarnya, menurutnya adalah mengubah perilaku masyarakat.

Karena itu, Pemkab Wonosobo menggandeng tokoh agama dan masyarakat untuk mendorong perubahan budaya membuang sampah.

“Kalau semua masyarakat mulai dari rumah tangga, milah sampah dari rumah tangga, hebat banget."

"Tapi memang perlu kerja keras,” tandasnya. (*)