Gerak Cepat Pemkab Merespon Temuan Grup Facebook LGBT Wonosobo, Terindikasi Miliki 1.775 Anggota

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemkab Wonosobo menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Senin (29/9/2025) sore.

Kegiatan ini dilakukan menyusul laporan keberadaan grup LGBT di platform Facebook yang menggunakan nama daerah dan diketahui memiliki lebih dari 1.700 anggota. 

Rapat tersebut melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta perwakilan tokoh masyarakat dan kepolisian.

Baca juga: Update Jalan Ditutup di Wonosobo Karena Longsor, Petugas Gabungan Diterjunkan

Baca juga: Tahun 2025, Wonosobo Awali RPJMD dengan Fokus pada Fondasi Sektor Agrobisnis dan Pariwisata

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wonosobo, Agus Kristiono menjelaskan, laporan awal diterima dari Lapor Bupati dan Kominfo, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan terhadap akun grup bersangkutan.

“Dari hasil pemantauan, grup ini terindikasi memiliki 1.775 anggota."

"Ini jumlah yang tidak sedikit dan membuat kami harus mengambil langkah cepat,” ujarnya.

Meskipun baru satu akun yang teridentifikasi, isi kontennya dinilai cukup mengkhawatirkan karena dianggap telah masuk ke ranah informasi sensitif yang sulit diverifikasi. 

Oleh karena itu, Pemkab Wonosobo memutuskan untuk mengambil pendekatan edukatif dan preventif.

Salah satu fokus utama adalah perlindungan dan edukasi terhadap remaja. 

Pemkab menilai, kelompok usia muda sangat rentan terhadap pengaruh media sosial dan potensi penyimpangan orientasi seksual akibat eksplorasi digital tanpa pengawasan.

“Kami harus melakukan pendekatan personal dan edukatif, terutama bagi anak-anak sekolah."

"Jangan sampai remaja terseret dalam arus ini hanya karena iseng di media sosial,” ungkapnya.

Langkah awal yang akan diambil pemerintah adalah menguatkan peran sekolah, keluarga, dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai kesehatan, budaya, dan nilai-nilai sosial di tengah perubahan zaman.

Rapat koordinasi ini juga menyinggung dampak sosial, budaya, dan kesehatan dari fenomena LGBT. 

Pemkab menyoroti potensi penyebaran penyakit seperti HIV/AIDS dan ketidaksesuaian perilaku tersebut dengan nilai-nilai budaya dan agama lokal.

Baca juga: BREAKING NEWS, Eko Purnomo Bupati Wonosobo Periode 2016-2021 Meninggal, Dimakamkan Besok Selasa

Baca juga: Menuju Agribisnis Terkemuka, Wonosobo Dorong Ekspor Produk UMKM

Sejumlah OPD juga diminta untuk mengajukan program-program edukatif dan kegiatan positif yang bisa mengisi waktu remaja agar tidak mencari pelarian di ruang-ruang digital yang tidak sehat.

Terkait upaya pemblokiran grup LGBT yang dimaksud, Agus mengatakan, pihak Kominfo telah mengajukan ke Komdigi dan proses take down tidak bisa dilakukan secara instan.

Harus ada pelaporan formal dan verifikasi dari pusat sebelum tindakan teknis bisa dilakukan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pusat."

"Tapi proses pemblokiran memerlukan waktu karena harus sesuai prosedur."

"Tidak bisa langsung ditutup begitu saja,” jelasnya.

Hingga kini, Pemkab Wonosobo belum menemukan indikasi adanya aktivitas fisik atau pertemuan komunitas tersebut di Wonosobo. 

Namun pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas serupa di lingkungan sekitar.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Wonosobo mendorong sinergi antara keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam menangani persoalan LGBT ini. 

Edukasi nilai moral, penguatan keagamaan, serta kegiatan sosial dianggap menjadi kunci pencegahan.

“Jangan sampai generasi muda di Wonosobo terjerumus hal-hal demikian."

"Kami upayakan pencegahan dari Dinas Pendidikan ataupun Kemenag untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang positif bagi anak muda," pungkasnya. (*)