Masalah KTP Elektronik

DATA TERKINI, Jumlah Penduduk Indonesia 257,9 Juta, yang Wajib KTP 182,5 Juta

Jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 adalah 257.912.349 jiwa. Adapun jumlah wajib KTP per 31 Desember 2015 yakni 182.588.494 jiwa.

DATA TERKINI, Jumlah Penduduk Indonesia 257,9 Juta, yang Wajib KTP 182,5 Juta
TRIBUNJATENG/DENI SETIAWAN
Suasana warga mendaftar untuk perekaman dan pencetakan e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jalan Pemuda Kota Salatiga, Rabu (31/8/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menginformasikan perkembangan terakhir atau per 31 Agustus 2016 kemarin tentang elektronik-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Indonesia.

Berikut ini beberapa informasi terakhir tentang hal tersebut yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo kepada Tribun Jateng, Kamis (1/9/2016) petang.

Dia menyampaikan, berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 adalah 257.912.349 jiwa. Adapun jumlah wajib KTP per 31 Desember 2015 yakni 182.588.494 jiwa.

"Untuk penduduk Indonesia yang sudah melakukan perekaman data untuk kebutuhan E-KTP per 31 Agustus 2016 kemarin, baru 162.047.403 jiwa. Artinya, masih ada sekitar 20.541.091 jiwa yang belum merekam data," terang Tjahjo kepada Tribun Jateng, Kamis (1/9/2016) petang.

Menurutnya, untuk pemenuhan kebutuhan itu, Kemendagri RI melalui APBN 2016 telah menyediakan sekitar 4.600.000 keping blangko KTP-El dan yang telah didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini adalah sekitar 2.178.653 keping.

"Itu kami prioritaskan untuk mencetak KTP-El bagi penduduk yang sudah merekam data. Namun belum mendapatkan KTP-El dan juga untuk pelayanan reguler. Agar seluruh penduduk dapat memiliki KTP-El, pengadaan blangko selama 2 tahun ini (2016-2017) akan terus ditambah secara bertahap," jelasnya.

Dia menargetkan, pada pertengahan 2017 mendatang, sekitar 20 juta jiwa penduduk Indonesia yang belum merekam data dan berdata ganda, sudah dapat terselesaikan. Dan pihaknya pun menekankan, saat ini sedang prepare dengan 4.6 juta blangko serta dalam pendistribusiannya diperketat.

"Tujuannya agar dapat lebih terukur dan terstruktur sehingga tidak terjadi penimbunan blangko di daerah-daerah tertentu. Intinya, sekarang disesuaikan dengan kebutuhan di tiap daerah dan diberikan secara bertahap. Yang perlu dipahami pula oleh masyarakat, dari sisi kemampuan sumberdaya manusia (SDM) pun berbeda-beda," terangnya.

Karena itu, lanjut Tjahjo, kemampuan dalam penyelesaian perekaman maupun pencetakan KTP elektronik pun berbeda-beda. Ada yang lambat, ada pula daerah yang bisa cepat menyelesaikan target. Meskipun demikian pihaknya akan terus menerima seluruh masukan ataupun kritikan dari siapapun.

"Itu jadi bahan evaluasi dan akan kami jadikan bahan penyamaan persepsi dalam kegiatan berkait administrasi kependudukan di seluruh daerah di Indonesia. Dan inti pula, hingga saat ini kami di Kemendagri tidak pernah mengalami kehabisan stok blangko tersebut," tegas Tjahjo. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help