Korban Dugaan Penipuan Calo CPNS Perlihatkan Dokumen

H juga menceritakan, sejak pengumuman kelulusan CPNS dan ternyata nama mereka berempat tidak lulus, RPS sudah tidak bisa ditemui lagi. H mengatakan, sudah mencoba menempuh jalur penyelesaian kekeluargaan melalui seorang pamannya berinisial RMY. H mengatakan RMY kenal baik dengan RPS.

"Namun sampai sekarang uang kami belum kembali. Kami sekarang hanya menginginkan uang kami kembali," kata H kepada Tribun.

Akan tetapi RM saat dikonfirmasi Tribun, enggan memberikan penjelasan sama sekali. "Saya hanya minta nama saya jangan dikait-kaitkan, saya minta off the record saja, dia (RPS) saja lah yang dimuat," ujar RM kepada Tribun.

RPS ketika dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya tidak menjawab. Tiga nomor telepon yang diberikan H kepada Tribun tidak nyambung. Tribun mencoba mendatangi rumah RPS di Jl Kapau Sari nomor 12 A. Namun, saat itu yang ada hanya seorang anggota keluarga RPS.

"Tadi siang dia menghubungi saya, dia minta tolong rumah ini dibersihkan, katanya mau dikontrak orang KONI," ujar perempuan paruh baya mengaku bernama Meri. Ia mengaku sama sekali tidak pernah mendengar RPS bercerita tentang 'proyek' CPNS itu kepadanya. "Dia nggak pernah cerita sama saya," katanya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kenedy saat Tribun menanyakan apakah benar RPS masih berstatus dosen di kampus itu, ia membenarkannya.

Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Provinsi Riau T Fadzly Redwan saat dihubungi Tribun Senin malam mengatakan, kasus percaloan seperti diungkapkan H adalah hal yang terjadi di luar sistem penerimaan CPNS. "Kalau menurut saya pidanakan aja, karena ini penipuan. Bawa ke jalur hukum," kata Fazly.

Saat Tribun menanyakan kenapa bisa orang tertipu seperti cerita H itu, Fazly mengatakan hal bisa saja karena minat yang terlalu tinggi untuk menjadi PNS. "Harapan terlalu besar menjadi pegawai, biaya itu dianggap akan tergantikan ketika menjadi pegawai," ujar Fazly.

Mengenai perkataan dugaan pelaku yang menyatakan bisa mengusahakan dari jalur panitia di UI, Fazly mengatakan hal itu tidak mungkin. "Nggak ada orang bisa masuk UI, kecuali saat diundang oleh UI, seperti kami dari Pemprov Riau saat itu diundang oleh BKD," kata Fazly. (hnk)