UTANG Luar Negeri Mencapai Rp 4.849 Triliun, Anak Cucu Kita makin Terbebani Pajak?

TRIBUNJATENG.COM - Melihat angka utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$352,2 miliar atau Rp 4.849 triliun (kurs Rp13.769) apapun alasannya, cukup mengkhawatirkan.

Para ahli ekonomi fiskal berbeda pendapat melihat kondisi tersebut. Ada yang bilang masih relatif aman, namun ada juga yang menganggap berpotensi terjadi krisis moneter.

Pada zaman orde baru masa pemerintahan Presiden Soeharto, utang luar negeri di angka US$54 miliar atau sekitar Rp 743 triliun. Dan di masa pemerintahan Presiden-presiden selanjutnya utang luar negeri terus mengalami kenaikan.

Ada yang menyebut jumlah tersebut masih dalam batas aman, tetapi ada pula yang berkata tidak.

Ada lima hal yang bisa dilihat fakta-fakta mengenai ULN.

Mengapa jumlahnya sangat banyak?

Berdasar data Bank Indonesia atau BI, utang luar negeri Indonesia 2017 mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp 4.849 triliun (kurs Rp13.769).

Jumlah itu naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2016, ULN Indonesia 'hanya' naik sebesar 3%.

Peningkatan ULN ini cukup drastis karena "sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain", ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam keterangan resminya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri pada 2015-2019, Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp 5.000 triliun.

"Biaya itu tidak bisa semuanya dibiayai APBN atau APBD, sehingga pemerintah mencari jalan lain, yaitu menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang," kata Ekonom Bank Permata, Josua Pardede dikutip BBC (13/3/2018).

Dalam lebih tiga tahun memimpin, pemerintahan Jokowi menyebut telah membangun di antaranya 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di "Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur"; lebih dari 560 km jalan tol; lebih 25.000 meter jembatan; sejumlah bandar udara; proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Enny Sri Hartati, kepada BBC Indonesia mengungkapkan besarnya kenaikan ULN 2017 dibandingkan 2016, karena dua tahun jelang akhir pemerintahan Jokowi-JK: "Pemerintah ingin mempercepat pembangunan. Selain itu, yang berutang (ke luar negeri) itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga BUMN."

"Misalnya (lewat) pencatatan obligasi global, Komodo Bond di London oleh Wijaya Karya, yang juga bertujuan mengeluarkan surat utang untuk percepatan pembiayaan infrastruktur," kata Enny.

Aman atau tidak?