Pilgub Jateng
Sudirman Said Sebut Timnya Disekap dan Ditodong Pistol, Jajaki Kemungkinan Gugat Hasil Pilkada
Tim kami yang tengah di jalan tol disergap oleh lima kendaraan, sopir dan penumpangnya ditodong pistol.
Penulis: Dwi Laylatur Rosyidah | Editor: Catur waskito Edy
lihat foto
Dirinya menjelaskan terdapat beberapa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak mencoret dari DPT keluarga yang sudah keluar wilayah, dan sebaliknya terdapat keluarga yang tidak masuk dalam daftar pemilih.
Bahkan terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak mendapatkan form undangan C 6.
Tim paslon Dirman-Ida juga merasa dirugikan atas pelaksanaan lelang KPU yang gagal mulai dari Alat Peraga Kampanye (APK) hingga terkait iklan sehingga semua terlambat.
"Hal ini tentu sangat merugikan kami dan tim petahana diuntungkan. Sebab dia lebih dahulu, sedangkan kita butuh banyak sosialisasi," ujarnya.
Media kampanye yang berbeda dari kesepakatan awal, atau dilaksanakan dalam akhir waktu menjelang pelaksanaan dijelaskan Aris berpengaruh terhadap sosialisasi yang kurang waktu untuk menyampaikan visi misi.
Catatan lain yang dijelaskan oleh advokat Dirman-Ida adalah ketika calon gubernur nomor urut satu Ganjar Pranowo menyelenggarakan acara dengan format halal bihalal yang tujuannya pertemuan dengan seluruh kepala daerah dan pejabat.
"Nah ini tujuannya apa? Beberapa hal yang kita catat sebagai hal yang janggal, tidak benar dan patut diduga dengan adanya penggunaan kekuasaan sebagai gubernur untuk memobilisasi birokrasi dan ASN di Jawa Tengah," jelas Aris.
Terkait netralitas ASN dan birokrasi, tim Sudirman menemukan laporan seorang camat dan kepala desa rapat dengan tim paslon lawannya.
"Begitu kuatnya intimidasi dan sogokan dari tim sebelah itu, saksi kita tidak bisa masuk di beberapa TPS. Sehingga suara untuk Paslon 2 hilang atau bisa dikatakan nol suara di TPS tersebut," tambahnya.
Tim advokat Dirman-Ida mengklaim adanya temuan money politic untuk memilih paslon satu yang menang dalam hasil hitung cepat.
Mereka juga mengungkap temuan ribuan kertas suara yang sudah bertanda lingkaran kecil di gambar paslon nomor urut 1.
Jika di wilayah Solo Raya sudah dilakukan pemusnahan dan pembakaran, maka tim advokat mempertanyakan dengan kertas suara bertanda yang tidak ketahuan.
"Dan yang demikian (surat suara bertanda) digunakan di beberapa tempat," jelasnya.
Terdapat pula petugas KPPS yang membagikan form C6 disertai dengan brosur paslon nomor 1.
"Kalaupun untuk sosialisasi, mengapa harus dilakukan pada masa tenang dan oleh petugas?" ujarnya.
