Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Tanggapi Titiek Soeharto, Mahfud MD: Era Orba Banyak Korupsi tapi Tidak Ada Demokrasi Substantif

Mahfud MD menyebut narasi orde baru tidak akan laku. hal itu menanggapi pernyataan Titik Soeharto yang ingin Indonesia kembali ke orde baru.

Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
kolase/Tribunjateng
Mahfud MD dan Titiek Soeharto 

TRIBUNJATENG.COM- Mantan Ketua Mahkamah KOnstitus (MK), Mahfud MD menanggapi pernyataan Titik Soeharto yang ingin Indonesia kembali ke orde baru.

TribunJateng.com, melihat pernyataan Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd yang ia tulis pada Jumat (23/11/18).

Dalam postingan tersebut, mulanya Mahfud MD menanggpi cuitan Kompas TV yang akan menayangkan diskusi terkait pernyataan Titik.

"Melalui cuitan di media sosial, Titiek Soeharto, menginginkan Indonesia kembali pada kesuksean masa Orde Baru. Apakah narasi Orde Baru yang dibawa Partai Berkarya akan laku dimata para pemilih? Nonton @Rosi_KompasTV sesaat lagi. Tweet jg komentarmu dengan tagar #SiapaRinduOrba,".

Lantas cuitan tersebut ditanggapi oleh Mahfud MD.

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini Sabtu 24 November 2018, Scorpio Hati-Hati Terjerumus dalam Drama

Baca: Mitra Kukar Tekuk PS Tira 1-0, Pelatih Mitra Kukar Soroti Kinerja Wasit

Baca: Panasonic Catat Kenaikan Penjualan AC

Baca: Ayah dan Anak Tewas Setelah 4 Orang Bersenjata Serbu Gedung Konsulat China di Karachi

Guru Bedar UII itu menyebut bahwa narasi Orde Baru tidak akan laku sebagai pilihan tapi bisa laku sebagai cerita.

Lantas ia menjelaskan bahwa era orde baru identik dengan Korupsi, Kolusi, nepotisme (KKN).

Bahkan Mahfud MD menyebut, setelah era orde baru, yakini era reformasi, KKN masih banyak terjadi sehingga banyak orang yang tidak ingin kembali ke cara-cara orde baru.

"Narasi Orde Baru tdk akan laku sbg pilihan tapi bisa laku sbg cerita. Mengapa? Karena era Orde Baru diidentikkan dgn rezim KKN, bahkan istilah KKN lahir krn Orde Baru. Artinya, meskipun selama era reformasi KKN msh menggila tapi lbh bnyk yg tak ingin kembali ke cara2 Orde Baru," tulisnya.

Tak hanya itu, Mahfud MD lantas mengatakan beberapa permasalah di era Orde Baru.

Menurutnya, KKN di era tersebut, tersentralisasi di eksekutif sehingga disebut rezim KKN.

Bahkan KKN tersebut dilakukan secara liar dan buas.

Mahfud MD bahkan mengatakan jika ada seseornag yang memberantas korupsi dikeroyok sehingga saat ituberat menjadi pemimpin.

"Mslh-nya bgni: Orba bnyk KKN tp tersentralisasi di eksekutif shg disebut rezim KKN (istilah resmi di Tap MPR). Di era reformasi korupsi trs merajalela tp dilakukan oleh semuanya scr liar & buas. Jk ada yg mau memberantas korupsi dikeroyok. Kekuasaan ter-sebar2, berat jd pemimpin," tulisnya.

Setelah itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa setelah reformasi terjadi desentralisasi KKN di eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan di daerah.

"Ya. Scr Vertikal-horizontal, di Eksekutif-Legislatif-Yudikatif, Pusat-Daerah berkembang biak korupsi. Banyak terjadi jual beli kebijakan dan hukum sehingga banyak OTT. Ini tak bs dipersalahkan sepenuhnya kpd Eksekutif, beda dgn dulu ketika kekuasaan msh tersentralisasi," tulis Mahfud.

Selang beberapa menit, Mahfud MD mengatakan bahwa ada yang menyebut era Orde Baru lebih baik, dan adapula yang menyebut era reformasi lebih baik.

Lantas ia menegaskan bahwa era Orde Baru banyak korupsi tapi tidak ada demokrasi subtantif.

Sementara saat ini banyak korupsi tapi ada demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Ada yg bilang Orba lbh baik. Ada yg bilang era reformasi lbh baik. Bgn: Era Orba bnyk korupsi tp tdk ada demokrasi substantif, zaman skrng bnyk korupsi tp ada demokrasi dan kebebasan berpendapat. Korupsi skrng dilakukan melalui demokrasi dan kebebasan. Nomokrasi (hukum) jd tumpul," tulisnya.

Diketahui sebelumnya, Cuitan mantan Istri calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Titiek Soeharto viral di media sosial, Twitter.

Titiek Soeharto menilai kepemerintahan saat ini sudah saatnya berhenti.

Titiek Soeharto mengatakan Indonesia seharusnya kembali ke masa era kepemimpian Presiden kedua Soeharto.

Baca: BNI Catat Banyak Investor Baru Pemesanan ST-002 Lampaui Kuota

Baca: Vicky Prasetyo: Kaget, Begitu Ranjang Saya Diisi Orang Lain

Baca: Peruntungan Shio Hari Ini 24 November, Tahun Anjing Tanah Imlek 2659

Baca: BNI Catat Banyak Investor Baru Pemesanan ST-002 Lampaui Kuota

"Sudah cukup…

Sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto ," tulis Titiek Soeharto.

Pasalnya menurut Titiek Soeharto pada masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan pokonya sendiri.

"Sukses dengan swasembada pangan," tulis Titiek Soeharto.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menanggapi narasi politikus Partai Berkarya Titiek Soeharto yang menginginkan Indonesia kembali pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Sandi.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai narasi Titiek Soeharto itu sah-sah saja jika dibawakan dengan kualifikasi.

Kualifikasi yang dimaksud Arsul yakni tentang batas mana yang baik dan mana yang buruk.

"Kalau apa yang buruk di zaman orde baru itu yang harus diterapkan kembali, ya kita tolak. Tapi kalau yang baik" dari zaman Orde Baru (diterima)," kata Arsul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Baca: Keluarga Korban Lion Air Gugat Boeing dan Minta Proses Pencarian Tidak Dihentikan

Baca: Ayah dan Anak Tewas Setelah 4 Orang Bersenjata Serbu Gedung Konsulat China di Karachi

Baca: Mitsubishi Target Jual 130 Unit di Exhibition

Sekjen PPP ini mencontohkan, bagaimana di zaman pemerintahan Presiden Soeharto itu ada namanya Program Beasiswa Supersemar untuk siswa yang ingin bersekolah di luar negeri.

"Itu ditiru Pak Jokowi dengan adanya beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) saat ini, yang jumlahnya lebih besar," terang Arsul.

Selain itu di zaman Soeharto, lanjut Arsul, juga terjadi swasembada pangan mulai dari yang semula kekurangan pangan sampai bisa swasembada pangan di bawah pemerintahan Soeharto.

"Jaman pak Harto juga swasembada pangan kan kuat dan cukup lama dari negara yang noleh dibilang kekurangan pangan pada awalnya, sampai bisa swasembada pangan," terang Arsul

"Itu boleh-boleh saja, setuju dong kita. Tapi kalau bagian KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) ya jangan," jelasnya. (TribunJateng.com/Woro Seto)

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved