Program Keluarga Harapan Lebih dari Sekadar Bantuan Sosial

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yasmine Aulia

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Program Keluarga Harapan (PKH) bukan bantuan sosial semata melainkan bantuan sosial ekonomi yang harapannya untuk menuju kemandirian ekonomi para penerima.

Kabupaten Karanganyar dianggap menunjang program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Pada Sabtu (1/12/2018), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Karanganyar terkait monitoring penyerahan bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Kunjungan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti, bertepatan dalam acara penyerahan bantuan sosial non tunai PKH, di Rumah Dinas Bupati, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Menurut Harry Hikmat, berdasarkan data yang dilaporkan Bupati Karanganyar, terdapat progres baik bahkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki komitmen tinggi.

"Bahkan Karanganyar tidak bergantung terhadap anggaran bansos dan operasional dari pusat tetapi juga ada dukungan dari APBD," ujar Harry Hikmat kepada wartawan.

KPM PKH ini merupakan program berkelanjutan yakni upaya mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Dengan pemberian perlindungan dan bantuan sosial secara berkelanjutan.

Harapannya, dalam rentang waktu tiga sampai lima tahun (idealnya) para KPM tidak menerima PKH lagi karena telah keluar dari kemiskinan.

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari PKH yaitu akses pendidikan dan kesehatan.

Para pendamping PKH bertugas memastikan anak dan anggota penerima mendapatkan akses kesehatan pendidikan dasar dengan indikator Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Serta yang ketiga adalah indikator perubahan sikap dan perilaku untuk menghindari ketergantungan masyarakat dari bantuan sosial pemerintah.

"Oleh karena itu ada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau dikenal dengan family development session (FDS).

Pendamping secara intensif melakukan FDS di setiap kelompok atau kampung.

Dalam tiap sesi ada modul yang diberikan, ada modul kesehatan gizi perlindungan anak pemberdayaan anak dan disabilitas serta lainnya," imbuhnya.