DPRD Kabupaten Demak Ajukan Empat Raperda, Satu Di Antaranya Tentang Lelang Bondo Desa

Sebanyak empat rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Demak tahun 2019 diajukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Demak.

DPRD Kabupaten Demak Ajukan Empat Raperda, Satu Di Antaranya Tentang Lelang Bondo Desa
Tribunjateng/Alaqsha Gilang Imantara
Rapat Paripurna ke 11 Penyerahan Empat Raperda Inisiatif dari DPRD kepada Bupati Demak, Senin (20/5/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Sebanyak empat rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Demak tahun 2019 diajukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Demak, Senin (20/5/2019).

Empat Raperda tersebut masing-masing adalah Raperda tentang tata cara lelang bondo desa, Raperda tentang pengelolaan aset desa di Kabupaten Demak, Raperda tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Demak, dan Raperda tentang cagar budaya.

Dalam kesempatan itu dihadiri jajaran pimpinan seperti Ketua DPRD H Nurul Muttaqin SHi, Wakil ketua DPRD H Muntohar SE, Wakil Ketua DPRD H Fahrudin Bisri Slamet SE.

Sedangkan dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati Demak, Drs Joko Sutanto dan jajaran OPD.

Ketua Komisi D DPRD Demak; Sistem Zonasi Untuk Hilangkan Label Sekolah Favorit

Wakil Ketua DPRD Demak, Fahruddin Bisri Slamet mengatakan raperda pengelolaan aset desa merupakan jenis aset desa yang meliputi kekayaan asli desa serta diperoleh dari hibah dan sumbangan.

Selain itu juga didapat dari pembelian atau diperoleh atas beban APBDes dan pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak sesuai perundangan.

"Untuk pengelolaan aset desa, kepala desa bertanggung jawab sepenuhnya. Diantaranya menetapkan kebijakan pengelolaan, menetapkan pembantu atau pengelola, menetapkan penggunaan pemanfaatan atau pemindahan aset," ungkap Slamet yang juga ketua DPC PDIP Demak ini.

Disebutkan pula, kepala desa harus mengajukan usul pengadaan pemindahtanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa.

"Kades juga menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan. Terakhir adalah menyetujui pemanfaatan aset selain tanah dan bangunan," ucap Slamet.

Mengenai raperda tentang penanggulangan kemiskinan, Slamet menjelaskan tujuan Raperda ini di antaranya adalah menjamin perlindungan penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat.

Halaman
12
Penulis: Alaqsha Gilang Imantara
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved