Refly Harun: Jika Jokowi Terbukti Melanggar Dana Kampanye, Cukupkah MK Kabulkan Gugatan Pemohon?

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun membahas terkait gugatan soal pelanggaran dana kampanye apakah cukup bukti atau tidak

YOUTUBE
Refly Harun tanggapi dana kampanye 

TRIBUNJATENG.COM- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun membahas terkait gugatan soal pelanggaran dana kampanye.

Hal tersebut disampaikan Refly Harun saat ditemui TV one yang diunggah melalui akun Youtube tvOneNews pada Senin (24/6/19).

Refly mengatakan dana kampanye itu bisa dibuktikan secara bulat.

"Kalau kita bicara dana kampanye ya, saya katakan ini materi yang bisa dibuktikan secara bulat ya,tentu ya kita harus lihat, misalnya bagaimana aliran dana sumbangan tersebut," ujar Refly Harun.

Ibu Ini Shok Buka Chat WA Putrinya Yang Masih SMP, Temukan Kirim Foto Alat Vital ke Sang Kekasih

BREAKING NEWS: Kecelakaan 2 Truk di Pekalongan, Banjir Buah Jeruk di Tol Pemalang-Batang

Masih Ingat Manusia Kayu Asal Sragen? Begini Kondisi Bu Sulami Sekarang

Viral Video Pria Berkacamata Rusak Bodi Mobil di Parkiran Rumah Makan Bu Toha Tuntang

Refly lantas menjelaskan bagaimana menelusuri dana kampanye paslon 01 tersebut.

Dari sumber primer hingga aliran-aliran dana masuk ke rekening dana kampanye pasangan calon 01 tersebut.

"Pertama, sumber primernya dari mana. Lalu dialirkan ke mana sampai kemudian dia menjadi sumbangan yang masuk dalam rekening dana kampanye paslon.Itu kan harusnya bisa ditelusuri secara baik," ujar Refly.

Refly mengatakan,penelusuran bisa melalui utusan perintah Mahkamah Kontitusi (MK) bahkan melalui bukti yang dijelaskan oleh pihak 01.

"Kalau misalnya bukti-bukti itu susah disampaikan pemohon, ya MK bisa memerintahkan, bahkan pihak terkait pun bisa juga menyampaikan bukti-bukti tersebut. Perkara itu kemudian benar pihak pemohon atau pihak-pihak terkait atau pihak termohon sekali pun, juga bisa menyampaikan informasi itu soal lain." ujarnya.

Refly mengatakan bahwa aliran dana tersebut bisa dilacak dengan mudah.

"Tapi yang saya ingin katakan, ini pembuktikan yang mudah dilakukan karena hanya satu kasus, kemudian tempatnya juga bisa dilacak, alirannya bisa dilacak, dan lain sebagainya" ujarnya.

"Berbeda dengan dalil-dalil kualitiatf yang besar itu, karena bagaimana mengaitkan kecurangan dengan perolehan suara secara langsung," sambungnya.

Refly lantas mengatakan seharusnya pembuktian TSM dikaitkan dengan KPU karean yang mengurusi suara langsung adalah KPU.

"Keterangan pihak pemohon adanya TSM tapi tidak ada keterlibatan termohon, kan kalau suara harus ada keterkaitkan dengan pemohon yaitu KPU yang mengurusi suara pemilu," ujar Refly.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved