Pilpres 2019

7 Daftar Sementara Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi yang Ditolak Hakim MK

Hakim MK membacakan amar putusan sidang pembacaan putusan gugatan sengketa Pilpres 2019 oleh Tim Hukum 02, Kamis (27/6/2019).

Editor: m nur huda
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pembacaan putusan permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 oleh Tim Hukum Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, Kamis (27/6/2019).

Hingga pukul 16.00 WIB, Hakim MK memutuskan untuk skors pembacaan amar putusan, untuk kemudian dilanjutkan setelah jeda.

Sejumlah amar putusan yang sudah dibacakan Hakim MK, sesuai gugatan yang diajukan Tim Hukum 02, yang dilansir dari Kompas.com, di antaranya mengenai ketidaknetralan aparat, dugaan pelanggaran terstruktur sistematis dan massif (TSM), dukungan kepala daerah, kehilangan suara di Situng KPU, ketidaknetralan pers, serta pelatihan saksi TKN.

1. Ketidaknetralan Aparat

Mahkamah Konstitusi ( MK) tidak menemukan bukti yang meyakinkan dari Tim Hukum Prabowo-Sandiaga terkait tudingan ketidaknetralan aparat.

Hal itu menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang dibacakan dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

"Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon baik bukti surat, tulisan, video maupun saksi Rahmadsyah, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang pemohon dalilkan sebagai ketidaknetralan aparat penyelenggara," kata Hakim Aswanto.

Mahkamah mencontohkan bukti P111 yang disampaikan oleh Tim Hukum Prabowo.

Setelah memeriksa secara seksama, video tersebut ternyata berisi permintaan atau imbauan Presiden kepada jajaran Polri dan TNI untuk mensosialisasikan program-program pemerintah.

"Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah," ujar Aswanto. Hingga pukul 15.50 WIB, hakim MK masih membacakan putusan.

2. Keliru Adukan Pelanggaran TSM

Hakim Konstitusi menyampaikan bahwa tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keliru mengadukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif ke Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan suara dalam hasil pemilu. Hal ini dibacakan dalam sidang putusan sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (27/6/2019).

"Sehubungan dalil pemohon adalah apakah Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran yang berkait dengan proses pemilu khususnya dalam pelanggaran bersifar TSM dan mendiskualifikasi capres dan cawapres sebagaimana dimohonkan pemohon," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul.

"Jawaban persoalan tersebut sangat penting, karena sengketa pemilu yang berkait dengan TSM proses kewenangan untuk menyelesaikannya diberikan kepada lembaga lain di luar Mahkamah," tambah Manahan.

Lembaga lain yang dimaksud oleh Majelis Hakim adalah Badan Pengawas Pemilu.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved