Soal Rekonsiliasi 01 dan 02, Jawaban Johny G Plate Jadi Tertawaan di Studio Mata Najwa

Arief mengatakan, dalam penetapan Capres dan Cawapres tersebut, KPU menggundang Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jokowi-Ma’ruf Amin, partai pol‎itik dan pasangan Prabowo-Sandi.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, koalisi Adil dan Makmur telah berakhir pasca-ditolaknya permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno oleh MK.

Menurut Zulkifli, berakhirnya Koalisi Adil Makmur ini sudah direstui Prabowo sendiri. "Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo, dari setengah dua sampai setengah lima. Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6) malam.

Zulkifli menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempersilakan partai-partai di koalisi Adil dan Makmur untuk mengambil inisiatif sendiri terkait dengan langkah ke depan. "Silakan partai- partai mengambil inisiatif sendiri," kata Zulhas --sapaan Zulkifli Hasan--menirukan pernyataan dari Prabowo.

Dengan demikian, Zulkifli mengaku akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah dan sikap partainya. Menurut dia, rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat. "Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI ini.

Presiden PKS Sohibul Iman menyebut sikap partai terhadap koalisi Indonesia Adil Makmur diserahkan ke masing-masing partai. Sohibul bahkan menyebut kata koalisi nantinya bisa menjadi kaukus.

"Secara logika bahwa karena MK sudah memutuskan itu berarti sekarang sikap partai diserahkan ke partai masing-masing. Tetapi dari semua brain storming yang pimpinan partai, spirit kebersamaan tetap ada, tentu dalam bentuk yang lain gitu. Kalau sekarang formal namanya koalisi, mungkin nanti namanya kaukus, apa gitu yah," ujar Sohibul di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Meskipun pertemuan antara petinggi parpol dengan Prabowo-Sandiaga dimaknai berjalan sendiri-sendiri. PKS menyebut masih ada keinginan untuk bersama.

"Kalau tadi kita bicara tentang --karena sudah ada-- putusan MK. Ya secara logika, ya berarti koalisi ini ya, diserahkan kepada sikap masing-masing partai walaupun prinsipnya masih tetap kita ingin dalam kebersamaan," jelas Sohibul.

PKS baru akan bersikap setelah ada keputusan dari majelis syuro. Apalagi, lanjutnya, waktu untuk menentukan sikap masih panjang hingga pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, koalisi partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berakhir seiring dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Artinya, kata dia, koalisi Prabowo-Sandiaga secara resmi berakhir pada Kamis (27/6).

"Bagi kami secara resmi, secara de jure, sudah selesai," ujar Bara. Menurut Bara, putra wartawan senior dan pengacara Alber Hasibuan ini, sebenarnya koalisi selesai setelah hari pencoblosan pada 17 April 2019.

Akan tetapi, partai koalisi menghormati langkah konstitusional Prabowo-Sandiaga yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, PAN tidak mengambil langkah khusus untuk menentukan sikap baru partai. Menurut dia, setelah itu, partai koalisi bebas untuk menentukan sikap pasca-pilpres.

Serahkan Hak Parpol