Desakan Keras Gubernur Papua Lukas Enembe Kepada Jokowi Disambut Tepuk Tangan Penonton

TRIBUNJATENG.COM- Gubernur Papua Lukas Enembe mendesak Presiden Jokowi untuk menuntaskan persoalan di Papua.

Hal tersebut ia sampaikan saat diundang menjadi Narasumber acara Mata Najwa yang tayang pada Rabu (21/8/19).

Lukas mengatakan bahwa Jokowi sudah 10 kali datang ke Papua, namun belum ada dialog secara menyeluruh.

• BREAKING NEWS: Mobil Dinas Bupati Tegal Diserang Orang Misterius, Pelaku Kendarai Motor

• Lukas Enembe Tertunduk Saat Lenis Kogoya Singgung Hak Rakyat Asli Papua Atas Freeport

• Lettu Angga Pradipta Meninggal Sehari Sebelum Akad, Sang Kekasih Ungkap Detik-detik Sebelum Kejadian

• Viral Destoko Pemuda Ganteng Banyumas 25 Tahun Nikahi Pesinden 50 Tahun, Semua Berawal dari Ini

Lukas lantas menceritakan bahwa di masa pemerintahan SBY pernah memintanya untuk merevisi Undang-undang nomor 21.

"Jokowi sudah 10 kali ke papua, kami mau dia (Jokowi) memulai dialog, dulu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta saya untuk merevisi Undang-undang nomor 21, beliau sampaikan ini untuk kemuliaan rakyat Papua, lalu kami mungumpulkan pendapat rakyat Papua," ujar Lukas.

Lukas menambahkan meski sudah berjalan prosesnya, ketika masuk ke Komisi II, justru ditolak oleh PDIP.

"Saat itu, PDIP benci dengan SBY aktu itu sehingga ditolak, ini dokumennya ada, dulu saya udah berjuang, dan kii masyarakat Papua ingi mengemukakan pendapatnya lagi, kita nggak tahu pendapat apa yang akan rakyat sampaikan, ini persoalannya," ujar LUkas.

Setelah itu, Ketua Komnas HAM mengatakan bahwa bahwa pendekatan doalogis kemanusiaan itu seharusnya di depan dibandingkan pendekatan yang lain.

Kemudian, Lukas Enembe membuat desakan untuk Jokowi.

"Pak Jokowi sudah 10 kali datang ke Papua, kali ini kita kasih suara semua, agar Pak Jokowi menyelesaikan secara menyeluruh, menuntaskan," ujar Lukas Enembe.

Sontak pernyataan Lukas Enembe tersebut mendapat tepuk tangan penonton.

Setelah itu, Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kagoya menyinggung soal hak asli rakyat Papua atas Freeport.

Lenis Kogoya yang menyebut masalah tersebut adalah hal yang harus ditangani oleh komnas HAM.

"Kalau kita menanggapi kalimat Kakak Gubernur sampaikan tadi belum jadi manusiakan Indonesia, kalimat itu. Jadi kalau betul-betul Papua ini tidak dimanusiakan, ada hal yang perlu dilakukan. Itu sebenarnya tugasnya dari Komnas HAM," ujar Lenis Kagoya.

Lenis Kogoya lantas mendesak Komnas HAM untuk menuntaskan persoalan terkait lapangan pekerjaan dan freeport.

"Komnas HAM melihat di lapangan apapun yang terjadi sebenarnya, harus dituntas kejar. Salah satunya adalah masalah Freeport. Haknya masyarakat itu dikasih berapa persen, itu sebaiknya dicek," jelas Lenis Kagoya.

Lenis Kogoya mengatakan bahwa warga asli Papua yang berkerja di Freeport, hanya sebagai pekerja paruh waktu.

Bukan hanya satu atau dua, namun banyak sekali orang asli Papua, yang tidak mendapat hak semestinya dari Freeport.

"Terus orang asli Papua kerja secara PKW (Pekerja Paruh Waktu), berapa kali berapa orang yang dilempar seperti itu. Di kantor saya ini ramai, hal-hal begini," ucap Lenis Kogoya.

Tidak hanya masalah Freeport, Lenis Kagoya juga menyinggung masalah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ada di Papua.

Menurut Lenis, ada ribuan CPNS di Papua yang belum mendapat kejelasan mengenai pekerjaan mereka.

"Terus ada CPNS di Papua Numpuk sampai 12 ribu orang. Buatlah suatu keputusan, kasi kelonggaran-kelonggaran pada anak Papua," jelas Lenis Kagoya.

Ia juga menyinggung adanya sebuah sekolah Institut Pemerintag Dalam Negeri (IPDN), yang tidak banyak diisi orang asli Papua.

"Terus ada lagi, orang asli Papua kita kasih CPNS, seharusnya dikasih keputusan di sana sudah dibangun ada sekolah IPDN, itu saya datang saja, orang Papua sih seberapa," jelas Lenis Kogoya.

Lenis menilai seharusnya banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk memajukan Papua.

Setelah itu, GUbernur Papua, Lukas Enemble meminta waktu untuk menyampaikan gagasannya.

Lukas Enembe menginginkan agar ada undang-undang otonomi khusus dengan sebuah pejanjian baru.

"Kami bisa laksanakan jika ada perjanjian, konsep otonomi khusus ini, konsep Indonesia atau konsep in ternasional untuk persoalan tanah, kita sedang menghubungi PBB," ujar LUkas Enembe. (*)

• Fadli Zon Singgung Mobil Esemka, Semua Narasumber di ILC Langsung Tertawa

• Fakta Jalan Trans Papua Terbongkar, Najwa Shihab Terdiam, Gubernur Papua Ngaku Tak Butuh Pembangunan

• Operasi Patuh Candi 2019 Segera Dimulai, Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Langsung Ditilang

• Jenazah Bocah Korban Tenggelam Ditolak Puskesmas Gunakan Ambulans, Keluarga Bawa Pulang Jalan Kaki