Massa PMII Kudus Demo di Depan Kantor DPRD, Ini Tuntutannya

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Kudus menggelar aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, Jumat (20/9/2019).

Dalam aksi ini, mereka menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menindak kasus korupsi.

Puluhan mahasiswa yang menggelar aksi itu mengenakan jas biru serta bendera PMII berwarna kuning. Di antara peserta aksi juga membawa poster bernada tuntutan kepada KPK.

Di antara poster yang mereka bawa bertuliskan 'KPK harus adil jangan tebang pilih' dan 'Tuntaskan kasus korupsi yang mangkrak'.

Ketua PMII Cabang Kudus, Muh Sholikul Hadi memgatakan, dalam aksi kali ini pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak terpancing dengan isu yang saat ini berkembang.

Isu terkait pro kontra atas revisi Undang-undang KPK harus disikapi secara bijak.

• Kementrian ESDM Resmikan 3 Sumur Bor di Kendal, Bisa Cukupi Kebutuhan Air 33.257 Jiwa

• Endang Imbau Warga Paninggaran Pekalongan Bikin Lubang Biopori Antisipasi Kemarau

• Meminta Paksa Gratis Karaoke, Pemuda di Purbalingga Ini Aniaya Petugas Keamanan

• Pakai Scanner 3D, Polisi Dapati Fakta Ambulans yang Kecelakaan di Tol Tegal Terseret 200 Meter

"Karena selama ini di media sosial di media televisi dan yang lain masih banyak pihak yang pro, masih banyak pihak yang kontra.

Dan mendukung revisi bahwa undang-undang itu memperkuat KPK, tapi di sisi lain yang menolak mrnyatakan itu melemahkan KPK.

Dan menganggap undang-undang yang sekarang masih kuat.

Jadi terjadi pro kontra itu.

Dan itu tidak bisa kita sikapi dengan seenaknya, jadi dalam revisi uu kpk pasti sudah ada step by step di dpr di pemerintahan jadi dan hari ini pun revisi Undang-undang KPK sudah digedok dan apabila revisi Undang-undang itu yang sekiranya ternyata melemahlan KPK atau memang masih penafsirannya masih belum jelas, mungkin nanti bisa ada tindak lanjut bisa dilaporkan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Hadi.

Kemudian, lanjutnya, dalam aksi kali ini pihaknya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat supaya menjaga iklim kondusif. Apalagi, dalam

"Tidak kami pungkiri, semua media sosial cetak dll pembahasannya pro kontra. Sehingga masyarakat ini gaduh, harapannya masyarakat tetap kondusif karena kalau itu dari masyarakat sendiri masih banyak perdebatan sampai cek-cok tidak bisa kondusif.

Harus dimulai dari masyarakat, pejabat daerah, pusat juga harus bagaimana menjaga kondusifitas.

Jangan sampai pro kontra ini berlarut-larut," katanya.

Salah satu tuntutan dalam aksi kali ini yaitu agar KPK tidak tebang pilih dalam menindak perkara korupsi.

Saat disinggung soal penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dana hibah KONI, Sholikul Hadi mengatakan, jika memang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu salah, maka proses hukum harus tetap berlanjut.

"Untuk penetapan Pak Imam Nahrawi, kalau memang itu dianggap salah, silakan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Kemudian dalam menangani perkara, katanya, seharusnya tidak ada unsur politis di dalam tubuh KPK.

"Kami lebih mengkritisi bagaimana kalau masyarakat kondusif juga di KPK jangan sampai ada terkesan politis.

Isu yang beredar di masyarakat kan ada yang menganggap penetapan Pak Imam Nahrawi ini politis, serangan balik dari KPK untuk pemerintah.

Itu belum tentu benar dan KPK juga menyanggah itu.

Hal itu mulai masyarakat di bawah sampai atas membicarakan hal itu. Sehingga masih terjadi pro kontra," katanya.

Dalam aksi kali ini, sejumlah mahasiswa ditemui oleh politis Partai Kebangkitan Bangsa yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani.

"Saya mendukung aksi ini.

Aksi ini mengajak masyarakat untuk kondusif agar menjadi negara yang gemah ripah," kata Ilwani. (goz)