Wiranto Sebut di Demo Mahasiswa Ada Penunggang Gelap, Hendrik Dikson: Itu Hanya Kekeliruan Semantik

TRIBUNJATENG.COM- Mantan Aktivis Hendrik Dikson Sirait mengatakan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam, Wiranto adalah kekeliruan semantik.

Hal itu ia sampaikan di acara Rosi Kompas TV yang tayang pada Jumat (3/10/19)

menurutnya, ucapan Wiranto soal penunggang gelap adalah konteks bernegara.

Sementara pernyataan polri merupakan konteks kestabilan negara.

"Wiranto dengan kekeliruan sematik itu konteksnya dalam bernegara, Wiranto dalam konteks kesatbilan negara, polri berbicara dalam konteks keamanan dalam negeri, tapi ada informasi intelegen," ujarnya.

Hendrik Dikson Sirait mengatakan bahwa situasi demontsrasi saat orde baru dengan saat ini sangat berbeda.

"Saya bisa memahami bahwa situasi reformasi berbeda, situasi represif dalam orde baru dan situasi demokratis berbeda, artinya instrumen- instrumen demokrasi berjalan, sehingga penangganan demontrasi berubah," ujarnya.

lantas, Hendrik Dikson Sirait menyinggung soal Ninoy Karundeng yang diduga dianiaya oleh oknum.

"Contoh paling aktual yaitu penganiayaan terhadap aktivis sosmed Ninoy Karundeng, hanya dia seorang pendukung Jokowi dia harus disiksa dan dipaksa untuk meminta maaf," ujarnya.

menurutnya, kasus yang dialami Nioy Karundeng merupakan bentuk penunggang gelap gerakan mahasiswa.

• Kisah Jumraini: Perawat Hamil Dipenjara karena Obati Pasien Kena Paku hingga Wakil Bupati Menangis

• Isu Sosok Kabinet Jokowi Jilid II : Nama Terpental dan Bertahan hingga Muka-muka Baru

• Niat Sholat Qobliyah dan Badiyah Jumat, Amalan Sunnah Pengganti Rawatib Sholat Dzuhur

"Itu bisa menjadi ada satu indikasi menunggangi gerakan demonstrasi," ujarnya.

Hendrik Dikson Sirait tak terima jika semua permasalahan di negara ini ditujukan kepada Jokowi.

"Seolah-olah semua salah Jokowi, got mampet depan rumah salah Jokowi, begitu analoginya," ujar Hendrik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuding aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa telah diambil alih oleh para perusuh yang ingin menggagalkan pelantikan anggota DPR hasil Pemilu 2019 pada 1 Oktober mendatang.

Tidak hanya itu, Wiranto bahkan menuding para perusuh itu ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2019 atau Pilpres 2019 pada 20 Oktober 2019.

"Kelompok yang mengambil alih bukan murni lagi mengkoreksi kebijakan. Mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar tidak dapat melaksanakan tugasnya," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Kamis (26/9/2019).

"Lebih jauh lagi, untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Wiranto.

Awalnya, Wiranto memuji demonstrasi mahasiswa yang dilakukan dengan tertib. Aksi mahasiswa terjadi di sejumlah kota pada Senin (23/9/2019) hingga Rabu.

Aksi itu dilakukan untuk memprotes sejumlah rancangan undang-undang, seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan.

Mahasiswa juga menolak Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang disahkan pada 17 September 2019.

"Kami apresiasi demonstrasi bernuansa untuk mengoreksi kebijakan, mengoreksi RUU yang ditetapkan DPR bersama pemerintah, apa yang diusulkan telah dijawab pemerintah dan DPR," ucap Wiranto.

Dari delapan RUU yang akan disahkan, DPR hanya mengesahkan tiga RUU. Wiranto mengklaim pemerintah dan DPR sudah memenuhi aspirasi mahasiswa.

"Keinginan, aspirasi mahasiswa betul-betul sudah ditangkap, dipahami oleh Presiden dan DPR," tutur mantan Panglima ABRI di era Presiden Soeharto ini.

Namun, menurut Wiranto, setelah aspirasi itu dipenuhi masih ada demonstrasi besar yang disertai kekerasan aparat kepolisian dan kerusuhan.

Wiranto menilai bahwa kerusuhan itu terjadi karena aksi mahasiswa telah diambil alih oleh para perusuh.

"Kami sangat menyesalkan demonstrasi yang konstruktif, untuk mengoreksi, dan elegan itu diambil alih oleh demonstrasi yang tidak lagi mengarah apa yang sudah dijawab oleh pemerintah dan DPR," kata Wiranto.

Adapun, sejumlah tuntutan diajukan mahasiswa dalam sejumlah aksi di berbagai kota.

Namun, hingga saat ini masih ada sejumlah tuntutan yang dipenuhi, seperti pembatalan UU KPK hasil revisi, pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. (*)

• Lirik Lagu Why Rendy Pandugo Feat Matter Mos Beserta Artinya

• Prihatin Kondisi Ninoy Karundeng, Hendrik Dikson: Gara-gara Dukung Jokowi Dia Disiksa

• Prihatin Kondisi Ninoy Karundeng, Hendrik Dikson: Gara-gara Dukung Jokowi Dia Disiksa

• Robiah Keluhkan Pedagang Pasar Pagi Ambarawa yang Tak Tertib Aturan