Dandim Kendari Resmi Dicopot, Ini Bunyi Pasal UU Hukum Disiplin Militer yang Dilanggar

Dandim Kendari resmi dicopot dari jabatannya, ini bunyi pasal UU Hukum Disiplin Militer yang dilanggar  

TRIBUNJATENG.COM - Dandim 1417/Kendari Kolonel Kav Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatannya, Sabtu (12/10/2019).

Pencopotan ini dilakukan dalam upacara Sertijab dengan penggantinya, Kolonel Inf Alamsyah. 

Sebagaimana disampaikan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, pencopotan Dandim Kendari ini karena unggahan nyinyir istri Hendi di media sosial.

Sang istri menggunggah konten yang dianggap negatif terkait penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto.

Komandan Korem 143/Ho Kendari Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto mengatakan, dasar hukum pencopotan Dandim Kendari karena dianggap melanggar Sapta Marga di tubuh TNI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 8a dan Pasal 9.

"Seorang prajurit tidak taat terhadap pimpinan dan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Jadi ketika prajurit melanggar semua itu, maka konsekuensi harus diterima," kata Nono.

Seperti apa ketentuan Pasal 8a dan Pasal 9 UU Nomor 25 Tahun 2014, serta bunyi Sapta Marga TNI yang dilanggar?

Bunyi Pasal 8 UU Nomor 25 tahun 2014, yaitu mengatur tentang Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

Ketentuan Pasal 8a, menyebutkan, "Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer".

Sementara, Pasal 9 mengatur tentang dua jenis hukuman disiplin militer yang bisa diberikan jika seorang anggota melakukan pelanggaran.

Hukuman bisa berupa teguran dan penahanan.

Penahanan disiplin ringan paling lama adalah 14 hari, sedangkan penahanan untuk kasus disiplin berat bisa mencapai 21 hari.

Jika pelanggaran dilakukan dalam kondisi khusus, misalnya keadaan bahaya, operasi militer, atau dalam kondisi kesatuan yang disiapsiagakan, maka lama masa penahanan bisa ditambah selama 7 hari.

Secara lengkap, berikut bunyi Pasal 9 UU Nomor 25 Tahun 2014: