Anies Sindir Sistem E-Budgeting, Ahok: Sistem Itu Udah Baik Kalau Nggak Ada Niat Maling
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok BTP) menanggapi sistem e-budgeting yang disebut Anies Baswedan kurang smart.
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM- Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok BTP) menanggapi sistem e-budgeting yang disebut Anies Baswedan kurang smart.
Melalui akun Twitter Ahok @basuki_btp, Ahok memberikan respons, Kamis (31/10/19).
Ahok mengatakan bahwa sistem sudah berjalan dengan baik jika tiadak ada niat maling.
Ahok berharap ada transparansi terkait anggaran.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada NIAT mark-up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata: transparansi," tulis Ahok.
Sementara itu, saat dihubungi Kompas.com, Ahok menyebut, Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu pintar.
Hal itu disampaikan Ahok saat ditanya soal pernyataan Anies soal e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak smart.
E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.
"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa, karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
• BREAKING NEWS : KWh Meter Holland Bakery Jalan PuriAnjasmoro Semarang Terbakar dan Meledak
• Pemuda di Kebumen Ini Paksa Teman Sendiri Layani Nafsu Bejatnya
• Letakkan Kamera Tersembunyi di Dalam Bra, Wanita Ini Terkejut Melihat ke Mana Arah Mata Para Pria
Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.
"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.
Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).
"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama.
“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.
Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.
Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.
“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.
Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.
Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.
“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ucapnya.
Ia mengatakan tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.
“Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk Musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.
Ia mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemrov DKI itu tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual seperti sistem yang saat ini.
Anies mengatakan, sistem elektronik APBD Pemprov DKI itu akan diatur untuk memberi peringatan jika ada kesalahan input data.
“Yang akan diganti itu jika dilihat ada masalah langsung nyala atau red light. Jadi ketika dilihat angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu (salahnya di mana),” tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun menanggapi hal itu.
Anies mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
Biasanya Pemrov DKI mengupload seluruh usulan anggaran dalam situs web apbd.jakarta.go.id.
“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies.
Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu smart system, harusnya sistem itu bisa langsung melakukan pengecekan dan verifikasi penginputan yang salah.
Pernyataan Anies ini menanggapi kehebohan akibat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.
Hal itu heboh diperbincangkan oleh warganet di media sosial setelah salah satu anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengunggah temuan tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.
Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id.
Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.
“Namun kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan,” tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).
Dalam anggaran itu, lem Aibon hendak diberikan kepada 37.500 murid.
“Buat apa murid-murid kita disuplai dua kaleng lem aibon tiap bulannya? Tolong jelaskan,” kata dia. (*)
• Dituding Anies Baswedan Cari Panggung soal Lem Aibon, PSI Geram dan Janji Akan Kawal Uang Rakyat
• Marah, Anies Baswedan Turun Podium saat bahas Anggaran ABPD Pembelanjaan ATK Rp 1 Triliun
