Dilema Petani di Karangkobar Banjarnegara, Disuruh Tanam Kopi tapi Pemkab Tak Sediakan Gudang

TRIBUNJATENG.COM, BANJARNEGARA - Kopi mulai menjadi komoditas andalan di Kabupaten Banjarnegara.

Industri kopi dari hulu ke hilir pun tumbuh subur di wilayah yang dikenal rawan longsor ini.

Kopi Banjarnegara pun kian diminati masyarakat karena dikenal unggul.

Prospek menjanjikan usaha ini tak ayal membuat banyak petani di Banjarnegara beralih menanam kopi.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pun gencar mendorong masyarakat untuk beralih menanam kopi.

Alasannya, selain punya nilai ekonomi tinggi, tanaman kopi dinilai ramah lingkungan hingga membantu mencegah erosi.

Pemkab Banjarnegara bahkan bekerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB) untuk pengembangan industri kopi di Banjarnegara.

• Kontraktor Tak Laksanakan Perintah, Bupati Purbalingga Ungkap Kekecewaan

• 70 UMKM Siap Ekspor Ikut Pameran BI Jateng di Lawang Sewu, Semua Transaksi Pakai QR Code

• Terbukti Timbun Limbah Berbahaya, DPRD Jateng Minta Pabrik Gula Blora Tutup

• Sindir DPRD Kendal, Ganjar : Ini Bikin Kendal Tidak Jadi Menarik

Tidak tanggung-tanggung, Pemkab bersama IDB akan memfasilitasi pengembangan kopi di sejumlah kecamatan bagian atas.

Sayangnya, semangat Pemkab untuk mengembangkan komoditas kopi ini belum didukung dengan fasilitas penampungan (gudang) kopi yang memadai.

Petani kopi dari Binangun Kecamatan Karangkobar Banjarnegara, Imam mengapresiasi peran Pemkab Banjarnegara yang bersemangat mendorong masyarakatnya untuk menanam kopi.

Masalahnya, Kabupaten Banjarnegara hingga saat ini belum memiliki gudang yang memadai untuk menampung kopi dari petani.

Ini jadi hambatan tersendiri bagi petani yang kebingungan untuk memasarkan hasil panennya.

Mereka terpaksa menjual kopinya ke luar daerah, semisal Wonosobo atau Temanggung yang memiliki gudang kopi.

Menurut Imam, peran pemerintah mestinya bukan hanya membantu penanaman bibit maupun pengolahan pasca panen.

Lebih dari itu, pemerintah harus menjamin produk petani mampu terserap dengan baik.

Di antaranya melalui penyediaan dugang penyimpanan kopi.

"Pemerintah harus tanggung jawab.

Bukan hanya ngasih bibit, tapi juga mau membeli jika sudah panen,"katanya

Imam sulit membayangkan, pemerintah di satu sisi mencanangkan program penananaman satu juta pohon kopi di beberapa kecamatan.

Tetapi di sisi lain, Pemkab tak memiliki gudang penyimpanan untuk menampung kopi dari petani.

Keberadaan gudang penampungan kopi ini penting bagi petani karena memberikan jaminan untuk pemasaran produk kopi mereka.

Imam optimis, prospek usaha pertanian kopi di Banjarnegara masih menjanjikan meski luasan lahan terus bertambah hingga produk melimpah.

Ia sendiri mengaku kewalahan melayani permintaan kopi dari pengusaha luar kota hingga eksportir.

Produk kopi Banjarnegara pun dinilanya pun sudah cukup melimpah, seribuan ton pertahaun.

Hanya ia menyayangkan kelimpahan produk itu tak diimbangi dengan ketersediaan tempat penyimpanan kopi atau gudang.

Ini sebenarnya menjadi peluang bagi Pemkab Banjarnegara untuk ikut andil dalam industri ini.

Pemkab bisa membangun gudang di bawah naungan perusahaan daerah atau BUMD untuk menampung kopi dari masyarakat.

Hasil dari usaha itu pun bisa menjadi pemasukan bagi daerah.

Selain itu, industri ini mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga pemerintah sekaligus bisa mengurangi pengangguran di Banjarnegara.

"Saya lihat di PTPN Banaran, tenaga kerjanya itu ribuan.

Ada yang bagian sortir, jemur, roasting dan lainnya," katanya. (aqy)