Uji Publik Pengelolaan Informasi, Bupati Wihaji Pamer Penghargaan SPBE

Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah Pemkab Batang diuji oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Universitas Sultan Agung

Uji Publik Pengelolaan Informasi, Bupati Wihaji Pamer Penghargaan SPBE
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Bupati Batang Wihaji. 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah Pemkab Batang diuji oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Universitas Sultan Agung Semarang Rabu, ( 20/11/2019).

Kabupaten Batang bersaing dengan 20 Kabupaten/Kota di antaranya Kabupaten Karanganyar, Banyumas, Pemalang, Cilacap, Tegal, Temanggung, Demak, Wonogiri, Sukoharjo, Pekalongan, Wonosobo, Klaten, Purbalingga, Brebes dan Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Magelang.

Pengelolaan informasi publik merupakan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang sekarang menjadi kebutuhan masyarakat yang harus direspon cepat melalui informasi teknologi (IT) dengan aplikasinya maupun secara manual.

"Pemkab Batang memprioritaskan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sifatnya informatif dengan memanfaatkan IT," tutur Bupati Wihaji dalam rilis.

David Nilai UMK Jateng 2020 Tak Cukup untuk Modal Nikah, KSPN Minta Upah Naik 12,5 Persen

Pria di Kebumen Ini Nekat Curi Jenitri Saudaranya Sendiri Seharga Rp 100 Juta Untuk Judi Online

Yuswanto Ditemukan Gantung Diri di Sebuah Pohon Dekat Rumahnya, Ini Pesan Terakhirnya

Terbukti Ada Prostitusi, Polda Jateng Dorong Pemkot Semarang Tutup Zeus Karaoke

Meburutnya, dari pemanfaatan informasi teknologi Kabupaten Batang menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang meraih predikat baik pada evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Dikatakannya, penyampaian dihadapan panelis dia menyampaikan saat ini fokus pada pengadaan barang dan jasa yang sudah menggunkan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"LPSE di Batang sangat transparan dan tidak ada kongkalikong karena kami komitemen membangun pemerintahan yang baik dan bersih," jelas Wihaji.

Pihaknya juga lebih menekankan untuk di prioritaskan lebih pada aplikasi pengaduan masyarakat informasi melalui lapor Bupati.

Lantaran hal itu merupakan bagain pelayanan dalam merespon cepat aduan unruk ditindak lanjuti oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu.

"Inilah guna keterbukaan publik dan informasi publik, apa yang menjadai kebutuhan kita masyarakat tahu dan ditindaklanjuti," ujarnya.

Tim penilai dari Komisi Dalam Negeri Dr Handayani Ningrum mengatakan, informasi keterbukaan publik bisa dilihat dari komitmen pimpinan tertinggi di daerah.

Dalam tata kelola informasi publik kami sangat apresiasi Bupati Batang Wihaji, yang sudah kali kedua ini ikut langsung dalam uji publik.

Ia juga mengatakan bahwa kalau pihaknya bekerja sesuai peraturan dan perundang undangan jangan kawatir

"Penyampaian Bupati Wihaji sudah sama dengan perbuatan dengan komitmen dan konsisiten.

Karena keterbukaan informasi adalah kejujuran yang mwtupakan inti dari keterbukaan informsi," pungkasnya. (din)

Penulis: dina indriani
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved