DPRD Kota Semarang Lemas dan Kecewa Dapati Pembangunan RSUD Mijen Baru Capai 37 Persen

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi D DPRD Kota Semarang mengaku kecewa melihat progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mijen Kelas D yang lamban.

Hal tersebut diketahui usai Komisi D DPRD Kota Semarang melakukan tinjauan pembangunan rumah sakit tersebut, Kamis (21/11/2019).

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, secara teknis pembangunan RSUD memang bukan dikerjakan oleh mitra kerja komisi D.

Hanya saja ia ingin mengetahui progres pembangunannya untuk mempersiapkan anggaran pengadaan alat kesehatan di anggaran perubahan 2020.

Namun, berdasarkan laporan konsultan pengawas saat tinjauan, progres pembangunan rumah sakit kelas D baru mencapai 37 persen.

Padahal pengerjaan proyek itu sudah dimulai 15 Juli 2019 dan harus selesai dalam waktu 150 hari.

• UPDATE Kapal Terbakar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang : Ali Sebut Ada Ledakan di Bagian Belakang

• Gedung Baru DPRD Jawa Tengah akan Habiskan Dana Sekitar Rp 139 Miliar

• UMK Pati 2020 : Bupati Sebut Kenaikan Tak Akan Bebani Investor

• Tim FTIK USM Kembangkan Game Edukasi Jejak Pramuka, Begini Cara Mainnya

Dengan waktu yang masih tersisa ini, menurut Anang, seharusnya pengerjaan sudah mencapai 80 persen.

"Kami dari Komisi D sebenarnya hanya ingin melihat progres secara teknis untuk proses perencanaan anggaran berikutnya di anggaran perubahan 2020

Dengan kondisi seperti ini terus terang kami agak lemes, kami kecewa," ungkap Anang di sela-sela tinjauan.

RSUD Mijen ini dibangun oleh kontraktor PT Daya Bangun Mandiri dengan nilai pagu Rp 10.412.444.000.

RSUD ini memanfaatkan lahan Puskesmas Mijen yang rencananya akan diperluas dan diperbesar dengan dibangun empat lantai.

Sementara, saat ini pembangunan baru terlihat dua lantai.

"Kami berharap Pemkot dan pihak kontraktor pelaksana bisa selesaikan pembangunan 100 persen sesuai target yakni 15 Desember.

Eman-eman karena kami sudah anggarkan alat kesehatan (alkes) sebagian di 2019 kemarin dan 2020 mendatang," katanya.

Jika melihat kondisi saat ini, lanjut Anang, masyarakat akan dirugikan.