Disdikbud Jateng Janji Sanksi Kepsek, Jika Sekolah Tidak Segera Kembalikan Uang SPP

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemprov Jawa Tengah menggratiskan SPP siswa SMA,SMK, SLB negeri mulai 1 Januari 2020.

Siswa yang sudah terlanjur membayar, pihak sekolah diminta untuk mengembalikannya.

"Kalau selama ini murid membayar tiap bulan, sekarang tidak membayar lagi."

"Kepala sekolah akan mengembalikan uang yang sudah terlanjur membayarnya, tanpa potongan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Jumeri, Jumat (17/1/2020).

• Subsidi Elpiji 3 Kilogram Dicabut? Begini Permintaan Pedagang di Kudus

• Bupati Batang Minta Bantuan Pemprov Jateng, Keruk Sedimentasi Sungai, Diduga Biang Kerok Banjir

Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa kepala sekolah di Jawa Tengah yang telah mengembalikan uang lebihan tersebut.

Namun, pihaknya belum merekap jumlah sekolah yang sudah mengembalikan dan belum.

Meskipun demikian, pihaknya menegaskan kepala sekolah yang tidak mengembalikan uang SPP akan terkena sanksi.

"Karena kepala sekolah negeri itu PNS, pasti ada sanksi kepegawaian bagi yang melanggar peraturan tidak mengembalikannya."

"Orangtua juga pasti akan menuntut kepada kepala sekolah," tandasnya.

• Tersisa Satu Slot Pemain Asing, PSIS Semarang Ingin Cepat Clear, Komunikasi dengan Flavio Beck

• Rekrutan Baru PSIS Semarang Bisa Bermain Berbagai Posisi, dari Bek hingga Striker

Pihak sekolah yang belum mengembalikan, kata dia, kemungkinan uang sudah digunakan untuk operasional sekolah atau membayar tenaga honorer.

Jumeri menjelaskan, SPP yang biasanya dibayarkan siswa perbulan itu digunakan untuk operasional dan membayar tenaga honorer.

Lantatan SPP sudah digratiskan, anggaran untuk honorer dibayarkan dari APBD Pemprov Jateng.

Gaji honorer di Jawa Tengah setara dengan upah minimum kabupaten-kota (UMK) plus 10 persen.

Sedangkan untuk karyawan lepas digaji juga sesuai UMK dengan tambahan 5 persen lebih untuk yang berkualifikasi strata satu (S1).

Sementara lulusan diploma (D3) dan SMA disesuaikan yakni setara UMK plus 2,5 persen.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemprov Jateng juga akan ditingkatkan seiring tidak adanya pembayaran SPP.

• Upaya Penculikan Anak di Demak, Korban Gigit Pundak Pelaku Lalu Lempar Batu Hingga Lari Kalang Kabut

• Tolak Jual Garaga Rp 350 Juta, Panji Petualang: Harga King Cobra Sebenarnya Murah

Bagaimana jika ada dana iuran di luar Rencana dan Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)?

Jumeri menegaskan, itu bisa dilakukan asalkan secara sukarela dari orangtua siswa.

Bisa saja sekolah bekerja sama dengan swasta atau dunia usaha.

"Iuran sifatnya sukarela, tidak ada paksaan. Yang miskin dibebaskan."

"Tidak ada kasus ijazah ditahan dan tidak boleh ikut tes lantaran tidak bayar," imbuhnya.

Jumeri menambahkan, SPP gratis bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah.

Lalu perbanyak jumlah peserta belajar di sekolah dan meningkatkan kualitas SDM.

• Tak Percaya Warganya tak Punya Beras, Wihaji Langsung Cek Rumahnya, Hal tak Terduga Terjadi

• JANGAN DITIRU! Inilan 3 Geng Motor Perempuan yang Jadi Tersangka di Penjarah Toko Busana

Saat ini, angka partisipasi sekolah di Jawa Tengah di angka 78 persen.

Pemprov ingin dengan adanya SPP gratis dapat meningkat menjadi 80 persen lebih.

Sedangkan angka putus sekolah rata-rata di bawah 2 persen dari jumlah murid.

Diharapkan bisa ditekan hingga 1,5 persen.

Alasan putus sekolah karena biaya, harus bekerja dengan orangtua, dan terlibat kasus kriminal.

"Dengan pendidikan, diharapkan masyarakat bisa mencari penghidupan yang layak, bisa bekerja, dan mengubah pola pikir."

"Karena kemiskinan banyak dipengaruhi pola pikir."

"Karena itu, kami berikan kesempatan sekolah gratis," katanya. (Mamduh Adi)

• Video Taman Dr Sutomo Batang Cantik dan Indah

• Video Jelang Pasar Imlek Kabupaten Pati