Jejak Berdarah G30S/PKI di Plumbon Semarang Jadi Situs Memori Dunia CIPDH UNESCO, Ini Kata Yunantyo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Jejak berdarah Gerakan 30 September 1965 atau dikenal G30S/PKI ternyata terjadi di Kota Semarang.

Jejak itu berupa sebuah kuburan massal korban tragedi berdarah G30S, Kampung Plumbon, Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Diperkirakan sekitar 12-24 jenazah dimasukkan ke dalam kuburan tersebut.

• Kecelakaan di Semarang - Arif Lihat Mobil Honda Jazz Melaju Kencang, Serempet Pengendara Motor

• Apa Pertimbangan PSIS Semarang Rekrut 3 Bek Sekaligus? Ini Jawaban Wahyu Liluk Winarto

• Innalillahi Siswa SMK Maarif Kudus Mendadak Meninggal, Sempat Turun Motor Lalu Rebahan di Jalan

• Viral di Medsos Cerita Ningsih Tinampi Mengaku Dapat Peringatan Kiamat dari Utusan Tuhan

Kuburan massal yang berukuran tak lebih dari empat meter persegi ini ternyata ditetapkan jadi salah satu situs memori CIPDH UNESCO.

Kuburan yang berada di pinggiran Semarang itu dipilih oleh organisasi dalam naungan UNESCO bernama The International Center for the Promotion of Human rights Rights (CIPDH).

Kuburan massal bagi korban G30S PKI itu menjadi situs sejarah korban perang bersama dua lokasi pemakaman massal lainnya seperti di Spanyol, Priaranza del Bierzo dan Argentina, Space of Memory and the Promotion and Defense of Human Rights (FORMER ESMA).

Dipilihnya kuburan massal Plumbon itu terkonfirmasi dari seorang pegiat sejarah di Semarang, Yunantyo Adi Setiyawan.

Pada 1 Mei 2019 lalu, Yunantyo, sapaannya sempat dikontak langsung oleh organisasi sayap UNESCO tersebut.

Dia tak menyangka kuburan korban G30S di kawasan hutan belantara dengan banyak ditumbuhi rumput-rumput liar itu menjadi situs warisan dunia.

"Ini istimewa dan sarat makna yang mendalam. Terus terang, ini di luar dugaan. Plumbon sebagai kuburan massal korban tragedi 30 September yang dulunya kita rawat. Ternyata dipilih UNESCO jadi situs resmi," urai Yunantyo kepada Tribunjateng.com, Senin (20/1/2020).

Lelaki yang pernah jadi pengurus Perkumpulan Masyarakat Semarang peduli HAM (PMS HAM) itu sempat ditanya berbagai rekam jejak kuburan massal korban G30S di Plumbon saat dikontak tim CIPDH UNESCO pada awal 2018.

Dia pun menjelaskan awal mula kuburan massal itu ditemukan.

Awalnya, kata dia, hanya segelintir orang yang berziarah.

"Namun lambat laun, banyak pihak mencari kebenaran jasad yang dikubur di sana. Hingga akhirnya diresmikan pada 1 Juni 2015 lalu," ungkapnya.

Saat diresmikan lima tahun lalu, dia menemukan hal menarik.

Sebab, kala itu, kuburan massal Plumbon diresmikan dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemkot Semarang, aparat TNI/Polri, tokoh lintas agama, serta masyarakat umum.

Yunantyo mengungkapkan, kuburan massal Plumbon itu dinilai UNESCO memiliki nilai sejarah edukasi yang sangat kuat.

Sebab, kini di sana terdapat jejak sejumlah lubang kuburan yang berisi tubuh para korban tragedi G30S.

Dia mengatakan, kelompok PMS HAM membuat sebuah nisan di sekitar kuburan sebagai penanda nama korban yang terpendam di dalam liang kubur.

"Mungkin karena itulah, UNESCO memilih Plumbon jadi satu dari tiga situs edukasi sejarah persekusi korban perang," pungkasnya.

Tribunjateng.com pun berusaha menelusuri jejak berdarah G30SPKI di Kuburan Massal Plumbon itu. Lokasinya, masuk ke sebuah gang di samping timur SDN Mangkang Kulon 1.

Di san, Tribunjateng.com menyusuri sepanjang Jalan Plumbon III hingga menemukan hutan.

"Terus ke arah selatan mas. Sampai ketemu pohon yang ditandai cat merah. Di sana berhenti, lalu berjalan melewati rerumputan lebat," ujar Umi Asti (62), warga sekitar kepada Tribunjateng.com, Senin (20/1/2020).

Tribun Jateng menempuh sekitar 200 meter dengan berjalan kaki ke tengah hutan, lokasi dimana Nisan kuburan massal berada.

Dalam nisan itu, ternyata ada sembilan nama korban G30SPKI yang turut ditulis. Namun, korban nomer ke sembilan hanya ditulis 'Dan Lain-lain'.

"Ya masih ada beberapa orang yang ke sini. Mereka bertanya juga ke saya letak posisi kuburannya. Memang cukup sulit ditemukan. Biasanya harus tanya ke warga sekitar. Saya sering ditanyai saat orang-orang sedang mencari makam tersebut," ujar Umi, pedagang di sekitar Jalan Plumbon III.

CIPDH-UNESCO didirikan pada 2007 di Buenos Aires, Argentina, untuk meningkatkan kesetaraan dan nondiskriminasi melalui program-program yang mempromosikan kesetaraan gender, keberagaman dan antarbudaya.

CIPDH-UNESCO mengandalkan potensi pendidikan warisan budaya dan sejarah sebagai elemen penting dalam membangun identitas kolektif.

Selain itu, CIPDH-UNESCO juga memprioritaskan pendidikan HAM sebagai pendorong untuk mempromosikan budaya koeksistensi demokratis dan akses yang setara terhadap HAM.

Untuk itu, CIPDH-UNESCO berupaya memvisualisasikan situs-situs terkait dengan memori pelanggaran HAM berat di seluruh dunia sebagai bagian dari warisan budaya kolektif komunitas dalam bentuk peta interaktif

Berikut link penjelasan resminya

Link 1

Di Plumbon, Indonesia, ada sebuah monumen dengan nama-nama orang yang menjadi korban penindasan pemerintah selama periode 1965-1966.

Kuburan massal Plumbon diidentifikasi dengan sebuah plakat persegi panjang dengan tulisan nama sembilan orang yang dibunuh dan kemudian dimakamkan di kuburan massal pada tahun 1965.

Proses Sejarah

Sejak abad ke-17, Indonesia diperintah oleh Belanda. Pada awal abad ke-20, sebuah gerakan kemerdekaan mulai terbentuk di negara ini, dan pada tahun 1927 seorang arsitek muda bernama Sukarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia, dengan basis sosial di kelas menengah dan kaum tani.

Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menginvasi Indonesia dan mengambil sekitar 200 ribu warga sipil Belanda sebagai tahanan. Selama masa pendudukan, kepemimpinan Sukarno tumbuh lebih kuat dan dia diberi wewenang untuk menyebarkan pidato nasionalisnya.

Pada Agustus 1945, segera setelah Jepang menyerah, Sukarno mendeklarasikan kemerdekaan negara dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia.

Pada Oktober 1956, Sukarno membentuk sistem pemerintahan yang disebut "demokrasi terpimpin", yang menghapus partai-partai politik dan membentuk aliansi antara nasionalis dan komunis.

Sejak 1960, pemerintah tetap berkuasa berdasarkan konfrontasi terus-menerus antara angkatan bersenjata dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada 30 September 1965, enam jenderal Angkatan Darat dibunuh dalam kudeta yang gagal, yang dikaitkan dengan PKI.

Angkatan Darat memulai kampanye anti-komunis dengan kekerasan di bawah komando jenderal Muhammad Suharto, yang merupakan Kepala Angkatan Bersenjata.

Proses represif, yang berlangsung setahun, meninggalkan antara lima ratus ribu hingga satu juta korban.

Dalam empat puluh hari setelah percobaan kudeta, militer menerbitkan sebuah buku di mana PKI dianggap bertanggung jawab atas tindakan kekerasan itu.

Mengingat tekanan yang diberikan oleh Angkatan Darat, pada bulan Februari 1967, presiden Sukarno menyerahkan semua kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, yang mendirikan rejim otoriter yang disebut "Orde Baru".

Selama pemerintahan Suharto (1967-1998), pembunuhan yang terjadi pada tahun 1965-1966 dijelaskan dalam buku-buku sejarah sekolah dengan istilah umum "menghancurkan PKI".

Runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, dalam konteks krisis Asia, menandai awal dari proses demokrasi.

Setelah pembatasan media di mana dicabut, diskusi tentang versi resmi percobaan kudeta dan tentang pembunuhan dan penahanan 1965-1966 dimulai.

(Tribunjateng/gum).

 • 2 Anak Nia Ramadhani Masuk Sekolah Termahal di Jakarta, Ini Tabel SPP-nya

• Derita Tekanan Darah Tinggi Hipertensi? Pantang Makan Makanan dan Sebaiknya Konsumsi Ini

• Tunggu Kedatangan Dragan Djukanovic, PSIS Semarang Sementara Setop Perburuan Pemain Lokal Baru

• Pangeran Harry Resmi Lepas Gelar Bangsawan, Ratu Elizabeth: Kalian Tetap Keluargaku yang Tercinta