Di Depan Mahasiswanya, Dekan FEB Undip Sebut Tax Rasio Indonesia di ASEAN Masih 11 Persen

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Dipenogoro bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Satu di antarnya dengan memberikan edukasi kepada mahasiswa seperti yang dilakukan di Gedung Kewirausahaan Undip, Kamis (12/3/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo sebagai pembicara utama dan Dekan FEB Undip, Suharnomo selaku tuan rumah.

• Menteri Nadine Dinyatakan Positif Virus Corona, Jalani Isolasi Secara Mandiri

• Kabar Terbaru Lydia Pratiwi yang Dipenjara Karena Bunuh Kekasih, Jadi Mualaf dan Akan Segera Bebas

• Kisah AKP Sutono Kejar Mobil Terobos Lampu Lalulintas di Pekalongan, Ternyata Bawa Wanita Sakit

• Bripka Asep Polisi yang Viral Jadi Imam di Sel Tahanan Dipanggil Kapolri, Langsung Dapat Tawaran Ini

Mengusung tema "Facing Disruption In Digital Era" kegiatan juga dihadiri oleh jajaran pengurus DJP di wilayah Semarang serta ratusan peserta kuliah umum, yang mayoritas adalah mahasiswa.

Dalam sambutannya, Dekan FEB Undip, Suharnomo mengatakan, ketika berbicara tentang pajak ia teringat saat menjadi panelis debat Pilpres 2019. Kala itu ada pertanyaan kontribusi pajak bagi kemandirian bangsa.

"Tax Rasio Indonesia diantara negara ASEAN lain masih 11 persen.

Singapura, Malaysia jauh lebih tinggi.

Ini menandakan kemandirian internal bangsa masih banyak yang bisa dikembangkan," katanya.

Namun tantangannya adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah akibat kurangnya edukasi dari lapisan terbawah.

Dirinya yang sudah cukup teredukasi masalah pajak pun terkadang masih sakit hati ketika bersinggungan dengan orang pajak.

Padahal disadari atau tidak, hampir setiap denyut nafas dibantu pajak.

"Mungkin karena pajak datang di saat sebuah usaha berjaya tidak ikut mendampingi saat berdarah membuat bisnis.

Kegiatan ini diharapkan dapat membangun kultur kepatuhan pajak melalui skema edukasi perpajakan di era disruption digital, dimulai dari kampus sehingga ketika mahasiswa lulus dan menjadi wajib pajak sudah tidak asing lagi dengan pajak," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengungkapkan, 70 persen penerimaan negara berasal dari pajak guna pembiayaan pembangunan.

Namun sejak 10 tahun terkahir penerimaan pajak cenderung flat.

Dari total 267 juta jumlah penduduk Indonesia yang memiliki NPWP baru 42 juta. Sehingga potensinya masih cukup besar.

"Kontribusi penerimaan pajak terus meningkat mencapai 74 persen dalam APBN 2020 sehingga distorsi dalam pengumpulan penerimaan pajak akan sangat mempengaruhi kinerja APBN, " ujarnya.

Dilnjutkannya, tantangan ke depan adalah kondisi perekonomian internasional yang sangat mempengaruhi perekonomian regional.

Di samping itu, virus corona membuat situasi bertambah buruk.

Pelaku usaha kecil seperti warteg, martabak, bisnis online juga belum terdaftar dan digarap.

"Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak disebabkan karena rendahnya rasa gentar terhadap sanksi.

Masih terbatasnya upaya penegakakan hukum,keterbatasan kesadaran perpajakan atau tingkat kepatuhan," imbuhnya.

Ia berharap kuliah umum bisa menjadi edukasi tentang pentingnya membayar pajak terhadap mahasiswa yang nantinya menjadi wajib pajak.

Meningkatnya tax moral yakni bagaimana seseorang mempersepsikan bahwa dia memiliki kewajiban membayar pajak.

"Berharap dekan, untuk berbicara mengenai pajak.

Bukan sebagai sesuatu yang ditakuti atau dihidari tapi keniscayaan.

Ceritakan ini ke masyarakat kampus ikut mengedukasi terkait pajak," ujarnya. (bud)

• Segini Tarif Pijat Plus-plus Khusus Gay yang Dibongkar Anggota Ditreskrimsus Polda Jateng

• Warga dari 3 Negara Ini Akan Langsung Dipulangkan Apabila Masuk ke Kota Semarang

• Tak Ada Takutnya, Siang Bolong 3 Pelajar SMP di Semarang Ini Nekat Rampas Handphone

• Importir Menjerit, Kondisi Kacau karena Virus Corona Diperparah Ulah Oknum Perizinan Nakal