Di Tengah Wabah Virus Corona Jangan Lupakan Demam Berdarah, di Pati Sudah Ada 29 Kasus 1 Meninggal

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Meski dunia tengah disibukkan wabah virus corona, pencegahan dan penanganan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) mestinya tidak boleh dilupakan oleh masyarakat Indonesia.

Sebab, kasus DBD tetap ada.

Di Kabupaten Pati, sejak Januari hingga Februari 2020, terdapat 29 warga yang positif terjangkit DBD.

• Bingung Bayar Kredit? Jangan Khawatir, Presiden Jokowi Tangguhkan Cicilan 1 Tahun, Ini Syaratnya

• Polisi Bubarkan Resepsi Pernikahan Warga di Cilacap, Si Pemilik Hajat Legowo Ikut Bongkar Tratak

• Suami Positif Virus Corona, 14 Hari Kemudian Istri Menyusul, Kabar Baiknya Anak Dinyatakan Negatif

• Warga Sukoharjo yang Positif Corona Sempat Ikut Outbound di Semarang, Kini Sukoharjo Berstatus KLB

Dari jumlah tersebut, lima di antaranya harus mendapat perawatan di ICU.

Dari lima yang mendapat perawatan di ICU tersebut, satu di antaranya telah meninggal dunia.

Hal tersebut disampaikan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Joko Leksono Widodo, ketika ditemui Tribunjateng.com di kantornya, Selasa (24/3/2020).

“Menurut grafik Januari sampai Desember 2019, ada peningkatan kasus, namun tidak tajam.

Dibanding Desember tahun lalu, pada awal Januari-Februari ini juga tercatat peningkatan.

Desember lalu tercatat 10 kasus.

Karena itu, di tengah wabah corona, DBD harus tetap jadi perhatian.

Apalagi ini juga penyakit menular yang disebabkan virus,” tutur dia.

Joko menyebut, penanganan DBD melalui fogging oleh sebagian masyarakat seolah menjadi cara utama.

Padahal, menurutnya, fogging merupakan penanganan lini ketiga.

Ia menegaskan, pertama-tama, masyarakat dan praktisi kesehatan beserta lingkungannya mesti meningkatkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang di Pati dikenal dengan gerakan Siaga Masyarakat Waspada Aedes Aegypti.

Program ini secara resmi telah diterbitkan dalam Instruksi Bupati Pati pada 2016.

“Jadi, program itu masih berlaku.

Pertama kita harus waspada.

Jalankan apa yang diamanahkan di surat edaran bupati.

Merupakan kewajiban kecamatan dan puskesmas beserta masyarakat mengadakan PSN.

Utamanya kita adakan penyuluhan, kemudian gerak bersama, setiap komponen harus terlibat aktif.

Dengan begitu masyarakat akan mandiri,” tegas dia.

Menurut Joko, dengan adanya tantangan lonjakan jumlah penduduk, masyarakat mesti dilatih agar mandiri dalam pencegahan DBD.

Lini kedua pencegahan DBD, lanjut dia, ialah melakukan kunjungan ke rumah warga, mengadakan penyuluhan door to door.

Setelah itu, lanjut dia, dengan tetap menjalankan PSN, barulah langkah fogging ditempuh.

“Fogging pun harus dilakukan secara selektif.

Disesuaikan dengan penderitanya.

Kami tidak mungkin percaya begitu saja pada laporan masyarakat tanpa pengecekan lebih lanjut.

Misal dilaporkan ada tujuh, padahal yang gejala DBD hanya satu,” ujar Joko.

Ia mengatakan, laporan masyarakat akan tetap pihaknya terima.

Namun, Puskesmas setempat akan terlebih dahulu melakukan penyelidikan epidemiologi.

Berdasarkan penyelidikan, akan ditentukan kapan harus lakukan fogging.

Sebab, kerap kali, dalam hal jumlah kasus DBD, antara laporan masyarakat dan hasil pemeriksaan yang valid terdapat ketimpangan cukup jauh.

“Seperti kasus awal tahun ini, berdasarkan laporan, tertera angkanya 137.

Namun, ternyata setelah konfirmasi yang positif hanya 29.

Jadi cukup jauh biasnya.

Bahkan kurang dari sepertiga dari yang dilaporkan,” tutur Joko. (Mazka Hauzan Naufal)

• Kapolres Pergoki Tempat Hiburan Malam Masih Buka di Purbalingga di Tengah Wabah Virus Corona

• MUI Jateng Serukan Pengurus Masjid Sementara Tiadakan Jumatan dan Salat 5 Waktu Berjamaah

• Ternyata Ini Nama Asli Petai Raksasa yang Ditemukan Warga Banjarnegara, Apakah Bisa Dikonsumsi?

• RS Bhayangkara Semarang Siapkan Satu Lantai Khusus Untuk Ruang Isolasi Virus Corona