7 Perusahaan di Kendal Rumahkan 429 Karyawan, 20 Orang di-PHK

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Wabah virus corona berbuntut pada susahnya penyediaan bahan baku pabrik yang impor dari luar negeri.

Beberapa perusahaan harus meliburkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerjanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kendal, Syukron Samsul Hadi mengatakan, pihaknya mencatat 429 karyawan pabrik dirumahkan serta 20 orang di-PHK.

• Ini Biodata Musisi Glenn Fredly Meninggal Dunia Hari Ini

• BREAKING NEWS: Glenn Fredly Meninggal Dunia dalam Usia 44 Tahun

• UPDATE Pasien Positif Corona Bertambah 1 di Pati

• UPDATE: 10 Pasien Positif Corona di Kota Semarang Sembuh

Kata Syukron, jumlah tersebut merupakan karyawan dari 7 perusahaan di Kendal yang sudah melapor ke pihak Disnaker baik tertulis maupun komunikasi lisan.

"Perkembangan saat ini sudah ada beberala perusahaan yang meliburkan sementara.

Hal itu untuk mengurangi shift kerja maupun biaya produksi yang dikeluarkan," terangnya, Rabu (8/4/2020).

Menurutnya, sudah ada surat edaran dari Disnaker yang mengimbau kepada pihak perusahaan agar membicarakan dengan bijak tentang regulasi upah selama dirumahkan maupun pesangon yang bisa diberikan.

Ditambahkan, Kasie Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Disnaker Kendal, Kusumartini, menjelaskan dari 7 perusahaan yang melapor kepada dinas, 2 di antaranya menghentikan produksi sementara.

Hal itu disebabkan oleh tidak adanya pasokan bahan baku produksi yang biasanya impor dari negara lain.

Sebagian perusahaan lain merumahkan beberapa karyawannya untuk beberapa waktu ke depan.

"Bahan baku impor otomatis di-stop.

Ada perusahaan yang hanya mengurangi karyawan berapa persen saja namun tetap produksi, biasanya menggunakan tenaga karyawan yang sudah lama kerja atau sistim pocokan.

Susahnya kalau bahan baku impor dan hasil produk ekspor, akan sulit dalam waktu-waktu ini," ujarnya.

Sebagai langkah antisipatif, pihak Disnaker sudah mengimbau kepada perusahaan yang masih beroperasi agar memperhatikan jarak karyawan masing-masing.

Seperti membatasi karyawan dalam satu mesin produksi maupun dalam ruang produksi.

Kata Kusumartini, meski harus dilakukan PHK atau merumahkan karyawan, pihak perusahaan diminta agar membuat regulasi sebijak mungkin dengan para karyawan.

Regulasi tersebut nantinya dituangkan dalam berita acara agar jelas di atas hitam dan putihnya.

"Perusahaan juga sebaiknya kebijakan tersebut harus sudah ada sejak ditetapkan keputusan phk atau dirumahkan.

Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja agar semuanya jelas kedua pihak," terangnya.

Hingga saat ini pihak Disnaker belum menjumpai para tenaga kerja yang datang ke kantor untuk menyampaikan pengaduan atau semacamnya.

Selain itu, Disnaker mengimbau kepada para tenaga kerja yang di-PHK maupun dirumahkan untuk mendaftarkan mandiri dalam program prakerja melalui website https://disnakertrans.jatengprov.go.id/daftarkartuprakerja

Dengan terdaftarnya dalam program kartu prakerja ini, para tenaga kerja bisa mendapatkan pelatihan untuk memiliki maupun meningkatkan keterampilan.

Disnaker Kendal pun sudah mulai mendata sejak awal April.

Melaui program kartu prakerja, selain pelatihan masyarakat bakal mendapatkan sejumlah dana intensif tiap bulannya.

"Yang jelas penambahan soft skill.

Ada dana Rp 600 ribu - Rp 1 juta per orang tiap bulan sesuai jenis pelatihan.

Rinciannya untuk dana intensif, transport dan lain-lain yang diberikan.

Untuk teknisnya lebih lanjut masih menunggu intruksi Kementerian Ketenagakerjaan," jelasnya. (Sam)

• DPRD Kota Semarang Kembali Pangkas Anggaran untuk Penanganan Virus Corona, Total Rp 10,3 Miliar

• Dana Desa Penanganan Corona di Jateng untuk Penyediaan Ruang Isolasi dan Logistik

• Senyum Sumringah Tukang Becak dan Penyapu Jalanan Dapat Bantuan Sembako dari Gerakan Peduli Kasih

• Ini Sakit yang Diderita Glenn Fredly Sebelum Meninggal Dunia