Ini Sanksi Bagi ASN/PNS, TNI-Polri, dan Pegawai BUMN yang Ketahuan Mudik Lebaran Idul Fitri 1441 H

Ini Sanksi Bagi ASN/PNS, TNI-Polri, dan Pegawai BUMN yang Ketahuan Mudik Lebaran Idul Fitri 1441 H

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kabar gembira bagi ASN golongan I,II dan III serta TNI Polri karena pemerintah pusat memastikan akan mencairkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

Namun demikian, di tengah wabah virus corona yang terjadi di Indonesia, Presiden Jokowi melarang keras PNS, TNI-Polri, serta pegawai BUMN ikut mudik 2020.

Sementara masyarakat umum tidak dilarang untuk mudik pada Lebaran nanti, namun hanya diimbau untuk menundanya hingga kondisi di Tanah Air pulih dari wabah virus corona.

• Fakta di Balik SA Tipu Driver Ojol Mulyono, Pelaku Ditolak Keluarga dan Kini Dikarantina di Solo

• Janda Ini Kaget Saat Cek Calon Suaminya di Kodim Pemalang, Tidak Ada Nama Kapten Rendi

• HEBOH Donald Trump Presiden AS Bikin Keputusan Teken Perintah Eksekutif untuk Menambang Bulan

• Tak Mau Jalani Karantina 14 Hari, 2 Pemudik Tiba di Solo Pilih Balik Lagi ke Cirebon dan Surabaya

Larangan mudik bagi PNS, TNI Polri dan pegawai BUMN ini bukan hanya sekadar larangan saja, namun bagi yang melanggar, pemerintah akan memberikan sanksi tegas.

Pemberian sanksi bagi PNS, yang melanggar larangan mudik pada Lebaran 2020 nanti ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo, jika PNS atau ASN yang nekat mudik itu terbukti positif COVID-19, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain.

Sanksi berat yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Adapun alasan Presiden Jokowi melarang PNS, TNI-Polri, serta pegawai BUMN mudik Lebaran 2020 saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dalah meminimalkan pergerakan orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek yang menjadi episentrum COVID-19 di Indonesia ke daerah.

"Hari ini sudah kami putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN, dilarang mudik," ujar Jokowi dalam konferensi pers melalui sambungan konferensi video, Kamis (9/4/2020).

Presiden Jokowi tetapkan status darurat kesehatan di Indonesia dan lakukan Pembatasan Sosial Skala Besar. (Kompas Tv)
Namun, sejauh ini Jokowi masih memberi izin masyarakat umum untuk mudik.

Meski demikian, Jokowi menyadari bahwa mudik juga bisa menjadi medium penularan COVID-19 ke para masyarakat di desa.

Apalagi, para perantau kebanyakan berasal dari Jabodetabek yang menjadi episentrum COVID-19.

Ia pun membuka kemungkinan larangan mudik bagi masyarakat tetap ada.

Hal itu akan diputuskan setelah melihat pelaksanaan mudik oleh masyarakat.

"Kemudian untuk masyarakat kita akan melihat lebih detail di lapangan akan mengevaluasi dari hal yang ada di lapangan untuk itu," ujar Jokowi.

"Tapi sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik.

Dan tadi sudah saya sampaikan penyaluran bantuan sosial di Jabodetabek untuk warga agar warga mengurungka niat untuk mudik," kata dia.

Sanksi bagi ASN yang melanggar

Tjahjo Kumolo memastikan akan memberi sanksi bagi ASN yang nekat mudik di tengah pandemi virus corona.

Tjahjo mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang disiplin PNS, sanksi dapat diberikan berdasar pada kategori pelanggaran, yakni ringan, sedang, dan berat.

"Nekat mudik menurut hemat kami masuk kategori sedang," kata Tjahjo kepada wartawan, Kamis (9/4/2020).

Tjahjo menegaskan, larangan mudik merupakan kebijakan Presiden menyikapi situasi darurat atau genting guna menekan penyebaran COVID-19.

Selain itu, Tjahjo menyebut ASN harus memberikan contoh bagi masyarakat untuk tidak mudik.

"Sanksi untuk pelanggaran disiplin sedang yaitu, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun," kata Tjahjo.

Kemudian, jika PNS atau ASN yang nekat mudik itu terbukti positif COVID-19, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain.

Sanksi berat yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ASN yang Nekat Mudik Kena Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat"

• Perawat RSUP Kariadi Semarang Meninggal karena Corona, Dimakamkan Dekat Dengan Makam Ayahnya

• TNI-Polri Tangkap Pemasok Sembako KKB Papua, Ternyata Juga Penyelundup Amunisi

• Promo Alfamart Akhir Pekan 9-12 April 2020, Minyak Goreng hingga Biskuit, Ini Daftar Lengkapnya

• Kisah Asmara Siswi SMP dan Duda Terbongkar karena Chat WA, Isi Chatnya Bikin Murka Keluarga