Bantuan Masyarakat Miskin Terdampak Corona Di Kabupaten Purbalingga Masih Tahap Pendataan

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Bantuan untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid 19 di Kabupaten Purbalingga hingga saat ini belum ada pencairan.

Bantuan tersebut yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), maupun Bantuan Sosial (Bansos) tunai, dan program perluasan Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) atau sembako dari Kemensos.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga Muhammad Najib menuturkan BLT tersebut masih dalam tahap pendataan di masing-masing desa.

• Viral di Medsos, Daryani Terseret Motor saat Rebutan Tas dengan Jambret di Pasar Kliwon Solo

• Viral Akun Reemar Martin Artis Tik Tok Filipina Diserang Netizen +62, Sempat Hilang Di-Report

• MAU KE SEMARANG BACA INI! Mulai Hari Ini Kendaraan Bukan Plat H akan Dihentikan

• Diledek Sebagai Calon Pacar Ariel NOAH, Konglomerat Dita Soedarjo Sebut Tak Mungkin

Selain itu pihaknya juga terus mengupayakan pencairan Dana Desa.

"Desa-desa saat ini baru mulai pendataan."

"Jadi datanya belum ada yang masuk," tutur dia, Senin (27/4/2020).

Terkait petunjuk teknis (Juknis) BLT, kata Najib, saat ini telah dikirim ke masing Kecamatan.

Juknis BLT tersebut nantinya akan ke setiap desa.

"Sementara setiap penerima akan mendapatkan BLT sebesar Rp 600 ribu."

"Belum ada kebijakan lain," ujarnya.

Tidak hanya BLT Dana Desa yang belum ada pencairan.

Bantuan tunai dan program beras dari Kementerian Sosial juga belum ada pencairan.

Kepala Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KB P3A) Kabupaten Purbalingga, Raditya Widayaka menuturkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat dalam tahap verifikasi pendataan.

Hal ini bertujuan agar tidak ada duplikasi bantuan bagi setiap penerima bantuan.

"Jangan sampai yang sudah dapat bantuan dapat lagi."

"Kami sekarang sedang melakukan pendataan," ujarnya.

Menurut dia, bantuan dari Kementerian sosial yaitu Bantuan Sosial (Bansos) tunai, dan program perluasan Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) atau sembako.

Besaran Bansos tunai dialokasikan setiap penerima mendapatkan Rp 600 ribu selama tiga bulan selama tiga bulan, dan program perluasan BNPT setiap penerima mendapatkan Rp 200 ribu selama sembilan bulan.

"Komulatif masing-masing bantuan Rp 1,8 juta,"tuturnya.

Ia berharap penerima PKH maupun bantuan sembako reguler diharapkan tidak menerima kedua bantuan itu.

Hal ini dikarenakan Bansos tunai maupun perluasan BNPT dialokasikan untuk bantuan yang terdampak Covid 19.

"Terkait pencairan menunggu dari Kemensos."

"Sekarang kami sedang melakukan pendataan dan dilaporkam ke kemensos," tukasnya.

(rtp)

• 500 Warga Berpenghasilan Rendah di Guntur Demak Dapat Bantuan Pangan dari Anggota DPR RI

• Inilah Daftar Penutupan Tahap III Dua Ruas Jalan di Kota Semarang, Ditutup 24 Jam Mulai Malam Ini

• Bupati Sragen Minta Bantuan Sosial Wabah Corona Diprioritaskan ke Warga Tak Mampu

• 124 Kamar RS Darurat Covid-19 Kendal Bisa Digunakan Isolasi ODP Lansia