Bupati Pati : Masyarakat Memang Butuh Cepat, tapi Pemkab Tak Boleh Kemrungsung

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Mempertimbangkan efek jangka panjang persebaran Covid-19 di Kabupaten Pati, Bupati Pati Haryanto tidak ingin terburu-buru dalam menyalurkan bantuan dana maupun logistik kepada masyarakat.

Bantuan yang dimaksud ialah skema jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona.

"Para ahli memprediksi, bukan satu dua hari kita menghadapi wabah ini.

Dampaknya pasti akan lama bagi masyarakat, sedangkan sumber daya kita terbatas.

Refocusing APBD Rp 32 miliar yang kemudian ditambah menjadi Rp 139 Miliar itu juga uang rakyat yang pengelolaannya tak boleh sembrono, sebisa mungkin anggaran itu harus tepat sasaran dan berorientasi jangka panjang," tegas Bupati Pati Haryanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (30/4/2020).

Haryanto khawatir, jika bantuan terburu-buru disalurkan, justru akan timbul dampak sosial jangka panjang yang merugikan.

"Masyarakat memang butuh cepat.

Namun, Pemkab tak boleh kemrungsung.

Kita tetap gerak cepat tapi dengan kehati-hatian," ujar dia.

Apalagi, menurut dia, penyaluran bantuan dalam skema jaring pengaman sosial itu sifatnya sensitif, rawan gesekan jika tidak tepat sasaran.

"Pemkab bisa saja pilih cepat dengan langsung menyalurkan.

Namun, kalau nanti bantuan dari pusat, provinsi, maupun dana desa disalurkan, kemudian ternyata ada yang lebih membutuhkan tapi tidak kebagian kan jadi gejolak di masyarakat.

Terus Pemkab bisa bantu apa kalau bantuan sudah terlanjur disalurkan semua?" tanya Haryanto retoris.

Jika gejolak semacam itu kadung terjadi, menurut dia, energi akan terkuras dobel.

"Sudah capek mikir corona, terkuras juga untuk mengatasi kecemburuan sosial yang pasti dampaknya panjang dan bahkan bisa mengancam keamanan dan ketertiban.

Karena ini urusan perut, tak boleh kita sepelekan efek jangka panjangnya," jelasnya.

Lagipula, sebut dia, pihaknya sudah menargetkan bahwa pada awal Mei bantuan sudah tersalurkan.

"Tinggal tunggu hitungan hari saja masa kita nggak rela?

Toh itu demi kebaikan semua," ucap dia.

Ia juga mengaku tak bisa gerak cepat sesuai keinginan masyarakat karena kemarin sempat ada SK terbaru terkait refocusing anggaran, yang membuat Pemkab harus melakukan sejumlah penyesuaian lagi.

"(Pemerintah) pusat saja memberi target laporan refocusingnya sampai tanggal 23 April, maka kami pikir wajar jika dalam 6 hari berikutnya, termasuk hari ini, Pemkab berikhtiar yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi data penerima bantuan agar tak terjadi tumpang tindih antarbantuan Pusat-Pemprov-Pemkab-Dana Desa," jelasnya.

Jauh-jauh hari sebelum ada SK terbaru tersebut, Bupati memang mengaku telah membuat surat edaran agar seluruh Kepala OPD melakukan pergeseran anggaran hingga Rp 32 miliar.

Namun SK Bersama Menteri, yaitu Mendagri dan Menteri Keuangan, kemudian mewajibkan daerah melakukan refocusing anggaran hingga minimal 50%.

Bupati menyebutkan, beberapa pos kegiatan mengalami pengurangan, di antaranya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah dinaikkan bulan Februari, harus dikurangi hingga 40% selama masa pandemi.

"Kemudian anggaran makan minum, lalu perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri kita ambil lagi, begitu juga sarana prasarana pengadaan mobil dan lain-lain kita ambil lagi," terang Haryanto.

Pihaknya mengaku telah berupaya optimal untuk menyediakan alokasi anggaran penanganan Covid-19, baik pembelian APD maupun penunjang kesehatan, juga kebutuhan jaring pengaman sosial yang membutuhkan biaya hingga Rp 139 Miliar.

"Jangan sampai itu pemanfaatannya tak maksimal, karena kalau di kami, tiap sen yang dikeluarkan harus ada pertanggungjawabannya," ungkap dia.

Haryanto berharap, wabah corona tidak semakin meningkat.

Sehingga, penanganan Covid-19 di Kabupaten Pati bisa tercukupi dari APBD Kabupaten Pati. (Mazka Hauzan Naufal)