Ganjar Usul Potong Gaji ASN, Pakar Ekonomi: Sangat Dibutuhkan, Anggaran Penanganan Corona Tinggi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengusulkan pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Hal itu diungkapkan gubernur ketika mengadakan rapat virtual bersama Presiden Jokowi dan jajaran menteri.

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai usulan itu sangat relevan dan dibutuhkan dalam penanganan Covid-19.

• Paula Verhoeven Malu Kiano Diberi Baju Bekas Rafathar, Baim Wong: Kayak Gue Gak Mampu

• Hasil Swab Karyawan Sampoerna Bikin Pihak RS Kaget:Tak Seperti biasanya, Bukti Corona Sangat Menular

• Hasil Survei Terbaru UI: 92,8 Persen Masyarakat Dukung Karantina Wilayah

• Bayi 40 Hari Meninggal Sesak Nafas Usai Diajak Kondangan di Kudus, Ada Tamu Undangan dari Zona Merah

Enny menjelaskan, anggaran penanganan corona sangat besar.

Ditambah, belum ada ahli yang mengetahui secara pasti kapan berakhirnya wabah ini.

"Untuk mendapatkan anggaran besar dalam waktu singkat, cara yang paling efektif bukan melakukan pinjaman, tapi merealokasi anggaran," kata Enny dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2020).

Merealokasi anggaran bisa direalisasikan satu diantaranya dengan melakukan pemotongan pendapatan ASN.

Terlebih cara seperti itu telah diterapkan di beberapa negara maju, terutama di kawasan Eropa.

"Yang diusulkan pak Ganjar itu sangat relevan dan dibutuhkan.

Itu juga sudah dilakukan banyak negara, negara tetangga kita hampir semuanya dan negara Eropa demikian," jelasnya.

Kalau di negara maju, lanjutnya, gaji pejabat langsung di cut off atau dipotong otomatis untuk penanganan Covid-19.

Menurutnya, di Indonesia sangat memungkinkan melakukan hal serupa, terutama dari pejabat eselon dan kepala daerah bukan dari ASN golongan 1 sampai 2.

"Dipotong tunjangannya, karena dampak atau hasil pemotongan tunjangan itu akan sangat signifikan.

Kalau yang gaji pokok, sukarela saja.

Karena kalau tunjangan itu kan tidak akan menggangu kemampuan finansial mereka," ujarnya.

Tanpa adanya suntikan dana dari realokasi anggaran tersebut, selain berdampak buruk pada penanganan pagebluk, juga akan menambah penduduk miskin di negeri ini.

Jumlah penduduk berkategori rawan miskin di negeri ini mencapai 40 juta dan jumlah penduduk miskin mencapai 25 juta jiwa.

"Jika pemotongan tunjangan jabatan itu langsung di-cut off, 20 persen saja misalnya, dan itu dilakukan secara nasional maka penanganan Covid-19 ini akan mendapatkan tambahan anggaran yang cukup signifikan," katanya.

Maka, akan lebih baik jika apa yang diusulkan Ganjar tersebut dibahas lebih mendalam pemerintah pusat.

"Kalau jadi kebijakan, sebaiknya yang tunjangan terutama tunjangan jabatan yang dipotong.

Karena setelah pandemi selesai, pasti memerlukan lagi anggaran pemulihan.

Nah singkat kata, anggarannya itu dibutuhkan sangat besar.

Maka relokasi dan realokasi anggaran itu memang menjadi satu-satunya pilihan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ganjar mengusulkan pemotongan dilakukan sebanyak 50 persen dari total pendapatan para pegawai yang sudah menapaki golongan III ke atas.

Pemotongan itu lanjut dia dirasa penting untuk menunjukkan sensitivitas pegawai pemerintahan kepada masyarakat.

Mengingat saat ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan akibat terdampak Covid-19.(mam)

• Bawaslu Kab Pekalongan Minta Bakal Calon Tak Kampanye Terselubung Embel-embel Bantuan Virus Corona

• Prakiraan Cuaca Cilacap Hari Ini Minggu, 3 Mei, Malam Turun Hujan

• Lihat Kunci Masih Nyantol, Mahasiswa di Kampus Ternama Semarang Nekat Gasak Motor di Tembalang

• Nagita Slavina Protes Suami Sering Kedipkan Mata Saat Lihat Cewek, Raffi Ahmad Beri Penjelasan Ini