6.004 Warga Kudus Terima BST, Hartopo Instruksikan Kades Tempel Daftar Penerima Bansos di Balai Desa

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - 6.004 warga Kabupaten Kudus menerima Bantuan Sosial Tunai (BST), di Kantor Pos, Senin (11/5/2020).

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo secara simbolis menyerahkan BST berupa uang tunai Rp 600 ribu dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Sesuai jadwal, BST Tahap I ini dilaksanakan selama tiga hari dengan total 1.069 penerima dari Kecamatan Kota.

• Wanita Ini Shock Anaknya Yang Masih Kelas 6 SD Hamil dan Melahirkan, Apalagi Tahu Siapa Ayahnya

• Pilu, Bocah 8 Tahun Dijemput untuk Karantina: Pakaian yang Dibawa Menyembul dari Kresek Indomaret

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun! Remaja Putri Dibunuh dan Diadili Keluarga Kandungnya secara Sadis

• Suami Gergaji Leher Istri di Malang, yang Tewas Duluan Suaminya: Muntah dan Jalannya Sempoyongan

Sementara secara keseluruhan, terdapat 6004 penerima BST se-Kabupaten Kudus.

"Di Kudus ini ada 11 titik, di sini (Kantor Pos) ada 3 titik, sehingga yang di kecamatan ada 8 titik."

"Jadi semua yang diserahkan ada 6.004 saat ini," ujar dia, disela-sela penyerahan bantuan.

Menurutnya, jumah data penerima bantuan tersebut dapat bertambah yang diharapkan bisa tersalurkan kepada masyarakat.

"Ada data tambahan yang total semuanya sembilan ribu sekian."

"Mudah-mudahan dalam tiga bulan ini bisa diserahakan pada orang-orang yang memang betul-betul berhak menerima," ujarnya.

Hartopo mengungkapkan pihaknya telah membuat skala prioritas bagi para penerima bantuan sosial memang yang sedang terpuruk.

Hal tersebut dilakukan demi menghindari terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat.

"Dari Dinsos membuat skala prioritas untuk yang mendapatkan bantuan, diutamakan orang-orang yang sedang terpuruk, jangan sampai terjadi kecemburuan di masyarakat," tuturnya.

Terkait verifikasi data, HM Hartopo meminta agar para kepala desa atau lurah untuk menempel daftar para penerima bansos di kantornya.

Sehingga masyarakat turut memverifikasi dan mengevaluasi data tersebut, dan bantuan bisa tepat sasaran.

"Semua data penerima bansos dari Kemensos, Dana Desa, Provinsi dan Pemda Kudus harus transparan tujuannya biar masyarakat bisa ikut verifikasi dan evaluasi, biar semua orang tahu dan ikut menilai," pesannya.