LPPM Unika Diskusi Bahas Analisis Risiko dan Peran Probiotik dalam Pandemi Covid-19

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Soegijapranata selenggarakan forum diskusi serial mingguan yang dikemas dalam Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika (Di Rumah Unika), Kamis (25/6/2020).

Forum diskusi tersebut merupakan seri ke-6 t dengan menghadirkan dua narasumber dari Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Unika Soegijapranata, yaitu Prof Y Budi Widianarko dengan topik Krisis Covid-19 di Indonesia dalam Perspektif Analisis Risiko dan Dr Laksmi Hartajanie MP dengan topik Melawan Covid-19 Dengan Probiotik.

Prof Budi Widianarko dalam paparannya menyampaikan pemahaman tentang analisis risiko dan krisis yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia yaitu pandemi Covid-19.

• Setelah Tolong Korbannya saat Kecelakaan di Boyolali, Pemuda Ini Lari, Beberkan Alasannya ke Polisi

• Ini Alasan Nikita Mirzani Tinggalkan Sahabat-sahabat Lama: Harus Tinggalin yang Kampung

• Viral 2 Wanita Jalani Sumpah Pocong Soal Tuduhan Miliki Ilmu Santet, Terbukti Berbohong Meninggal

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Aris Abdul Azis Putra Bupati Demak Meninggal Dunia

"Pandemi Covid-19, penyakit yang diakibatkan oleh respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS- CoV-2), masih melanda seluruh dunia saat ini. Meskipun ada beberapa negara yang telah melewati puncak wabah, tetapi sebagian besar negara di dunia masih harus bergulat dengan Covid-19. Tak terkecuali di Indonesia juga masih belum menunjukkan tanda-tanda pelambatan penularan, meskipun sudah ada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah episentrum," ucapnya.

Menurutnya, kumlah infeksi baru Covid-19 masih flukuatif tanpa menunjukkan tren penurunan yang konklusif.

Lantas dalam kondisi tersebut, apa yang yang harus diketahui dan dipahami oleh bangsa Indonesia dan terutama pihak pemerintah Indonesia yang memiliki tanggung jawab penuh dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi wabah pandemi covid-19 ini.

Prof Budi menuturkan, dalam hal pengendalian terhadap risiko yang bersifat kompleks, seperti wabah Covid-19, panduan yang dapat digunakan adalah prinsip “as low as reasonably practicable” (ALARP) atau juga dikenal sebagai prinsip “as low as reasonably achievable” (ALARA).

Artinya, prinsip ALARP/ALARA ini yang terpaksa harus menjadi pilihan pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis wabah Covid-19.

Opsi ini didasari pada sejumlah fenomena yang mencerminkan kondisi faktual saat ini. Pertama, adalah tidak memungkinkannya penerapan lockdown, mengingat besarnya biaya ekonomi, sosial dan politik yang harus ditanggung.

Kedua, tingkat kedisiplinan masyarakat yang belum memadai, terbukti dengan adanya sejumlah pelanggaran terhadap berbagai aturan pembatasan yang ada saat ini.

Ketiga, meskipun Covid-19 sudah tersebar ke semua provinsi, tetapi persebarannya tidak merata (patchy) dan cenderung tinggi di beberapa provinsi atau kota tertentu saja.

"Terlebih lagi, karena Indonesia adalah negara kepulauan maka sangat sulit untuk merumuskan one size fits for all solution," tutur Prof Budi.

Maka prinsip ALARP/ALARA ini sebaiknya diterapkan secara kompak oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam kapasitas masing-masing.

Pengendalian risiko di wilayah yurisdiksi masing-masing juga ditimbang berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang ada di wilayah masing-masing.

"Sedang dari sisi masyarakat, ketidakpatuhan atau pelanggaran apapun motifnya harus diminimalkan. Dalam hal ini penegakan hukum hanyalah salah satu dari sejumlah kegiatan yang diperlukan untuk mereduksi ketidakpatuhan ini," tandas Prof Budi.