Berita Regional

Dian Andriasasi Sebut Penyusunan RUU HIP Harus Pertimbangkan Perspektif Historis

Perancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) seharusnya memasukkan Tap MPR yang terkait langsung dengan penyelamatan haluan ideologi Panc

TRIBUN JATENG/YUNAN SETIAWAN
Webinar bertajuk "Pancasila, Dialektika, dan Akses Keadilan (dengan RUU HIP akan Dibawa ke Mana?)" yang diselenvvaraka Himpunan Mahasiswa Hukum dan FKHM UIN Walisongo pada Rabu, (8/7/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) seharusnya memasukkan Tap MPR yang terkait langsung dengan penyelamatan haluan ideologi Pancasila, yaitu Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Dengan memasukan Tap MPR tersebut, maka penyusunan undang-undang tersebut tidak menimbulkan kecurigaan rakyat.

Hal itu diungkapkan Dian Andriasasi, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, dalam webinar bertajuk "Pancasila, Dialektika, dan Akses Keadilan (dengan RUU HIP akan Dibawa ke Mana?)" yang diselenvvaraka Himpunan Mahasiswa Hukum dan FKHM UIN Walisongo pada Rabu, (8/7/2020).

Pengakuan Tersangka Pembunuh Vanny Yulianita Akhirnya Motifnya Terungkap

Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Mahasiswa Doktoral UIN Sunan Kalijaga Yogya Meninggal di Kamar Kos

Viral Tukang Parkir di Subang Tiba-tiba Datang Minta Uang Padahal Motor Tidak Parkir

Pulang Kerja, Wanita Ini Temukan Surat dari Driver Ojol di Bawah Pintu, Isinya Kini Viral

"Perspektif historis perlu dipertimbangkan, ditegaskan sejak awal penyusunan RUU HIP. Bahwa yang dimaksud dengan Pancasila adalah Pancasila dalam bentuk final sesuai kesepakatan para tokoh bangsa dalam PPKI 18 Agustus 1945," kata Dian menerangkan.

Selain itu, dia juga menyampaikan Pancasila dalam dirinya mengandung potensi untuk mengalami tarik ulur interprestasi oleh berbagai golongan dari sisi berseberangan dalam satu spektrum politik.

"Penafsiran terhadap Pancasila pada satu periode tak bisa dilepaskan dari konteslasi politik pada periode itu," katanya menambahkan.

Pancasila saat kini, kata dia, sudah dikunci dalam konstitusi bersamaan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga dalam pembukaan UUD 1945 yang mengandung sila-sila Pancasila yang tidak dapat diubah.

Sementara itu, pendiri Rumah Pancasila Yoseph Parera mengungkan RUU HIP bertujuan baik, tetapi di dalamnya ada beberapa poin yang perlu dikritisi.

Undang-undang tersebut, ujar Yoseph, memerintahkan kepada pemerintah untuk mengabdi pada kepentingan rakyat.

Namun sayangnya, dalam undang-undang tersebut menonjolkan dominasi Sukarnosime dalam Pancasila.

Penggunaan term "Trisila", kata dia, dapat dibaca sebagai upaya tidak langsung menyingkirkan kelompok atau golongan yang non Surkanoisme.

"Ini dapat mendegradasi nilai persatuan dalam sila ketiga. Karena kalau kita memahami Trisila ini dipakai Sukarno sebagai pidatonya pada 1 Juni," ungkapnya.

Seperti diketahui, sejak RUU HIP mencuat ke publik, banyak mengkhawatirkan Pancasila menjadi alat politik.

Dalam webinar tersebut, narasumber sepakat Pancasila merupakan rumah bersama rakyat Indonesia yang tidak bisa digunakan sebagai alat politik yang menguntungkan kelompok tertentu saja.(yun)

Sindir Kepala Daerah yang Lebai Tangani Corona, Gubernur Kalbar : Yang Kayak Gitu Tak Sukses, Pasti

Laudy Cynthia Bella Sempat Pasang Wajah Sedih, Tertawa Seusai Dihibur Raffi Ahmad

Ali Syakieb Mantap Lamar Margin Wieheerm, Ini Kisah Cinta Mereka yang Diwarnai Beda Usia 13 Tahun

Kisah Mbah Tarso Tinggal Dalam Gubuk di Purwokerto, Hidup Andalkan Alat Pancing

Penulis: Muhammad Yunan Setiawan
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved