PKS Pecah Dukungan di Pilwakot Solo? Anggota DPRD Fraksi PKS Ini Pakai Baju Gibran Saat Paripurna

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Solo belum menyatakan sikap politiknya dalam kontestasi Pilkada Serentak Kota Solo 2020.

Kendati demikian sebagian kader yang tergabung dalam Kaukus Muda PKS Kota Solo memberikan alternatif tokoh yang nantinya dapat didukung dalam Pilwalkot Kota Solo.

Saat Rapat Paripurna II tentang Perubahan APBD Kota Solo Tahun Anggaran 2020 yang digelar secara daring, terlihat anggota DPRD Kota Solo dari Fraksi PKS, Didik Hermawan mengenakan baju yang mengisyaratkan dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka saat membacakan pandangan faksi pada Rabu (29/7/2020).

• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Sobirin Goweser Tewas Kecelakaan Terlindas Truk di Pekalongan

• BREAKING NEWS : Sejumlah Camat di Kabupaten Pati Dinyatakan Positif Corona

• Nyawa Perebut Bini Orang Kebumen Nyaris Melayang, Beruntung Gagang Golok Si Malaikat Maut Rusak

• Viral Suami Pergoki Istri Selingkuh, Sikapnya Buat Netizen Kagum

"Kita bersatu berdasarkan ide dan fikiran melihat Pilkada Solo.

Kaukus Muda PKS memberikan wacana alternatif tokoh yang bisa didukung saat Pilkada," kata Koordinator Kaukus Muda PKS Kota Solo, Didik Hermawan saat dihubungi Tribunjateng.com.

Dirinya mengaku sengaja mengenakan baju itu saat menghadiri rapat paripurna tersebut.

Dia menjelaskan, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari DPD PKS Kota Solo terkait sikap politiknya dalam Pilkada Serentak 2020.

Menurutnya, ada sebagian kader yang mendukung Gibran dalam Pilkada Serentak tidak bertolak belakang dengan keputusan partai.

Mengingat sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari partai, siapa yang bakal didukung sebagai Wali Kota Solo.

Selain itu, sejak awal sudah muncul nama Gibran bahkan Purnomo dalam penjaringan sosok Wali Kota Solo pada Pilkada Serentak.

"Sejak awal kami menyuarakan mendukung Gibran.

Waktunya sudah mulai mendekati. Kami ingin berbicara saja kepada partai. Ini alternatif figur yang bisa didukung," ungkap Didik.

Dia menegaskan, pada intinya taat terhadap mekanisme partai.

Apabila secara resmi partai telah menentukan pilihan dan rekomendasi, dirinya sebagai kader akan patuh terhadap keputusan itu.

"Sebelum itu kader memiliki hak politik, memberikan wacana, alternatif yang kita miliki," jelasnya.