Pemerintah Diminta Mulai Perhatikan Sekolah Swasta untuk Tekan Angka Anak Putus Sekolah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tidak meratanya alokasi anggaran di beberapa daerah di Jateng memicu perbedaan kulitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Meski beberapa daerah sudah melaksanakan program sekolah gratis lewat dana BOS, namun program tersebut sangat terbatas dan belum merata.

Keterbatasan pendanaan dari pemerintah itu juga membuat sejumlah wali murid yang kehilangan pekerja di tengah pandemi terbebani biaya pendidikan anaknya.

• Mengapa Malam Ini Wilayah Jateng dan Yogyakarta Diguyur Hujan? Ini Jawaban BMKG

• Suasana Duka Selimuti Kediaman KH Ahmad Naqib Noor AH di Semarang

• Kapolresta Solo Kombes Pol Andy Rifai Diganti, Kini Dijabat Mantan Dirreskrimsus Polda Lampung 

• Pegawai Swasta Ramai-ramai Buka Rekening, BCA Kudus Kebanjiran Permohonan Nasabah Baru

Dijelaskan Bayu Bagas Hapsoro satu di antara Dosen Fakultas Ekonomi Unnes, di tengah kondisi serba sulit keluhan pasti muncul terutama pada wali murid yang anaknya menuntut ilmu di sekolah swasta.

"Karena sekolah swasta menanggung biaya operasional sendiri yang bersumber dari SPP murid, biaya itu mau tak mau dibebankan ke wali murid," paparnya kepada Tribunjateng.com, Rabu (12/8/2020).

Dilanjutkannya, melalui alokasi anggaran, pemerintah harus mulai memperhatikan sekolah swasta yang selama ini belum mandapatkan bantuan.

"kalau operasional sekoah terbantu, maka beban orang tua siswa juga teringankan. Memang beberapa sekolah swasta sudah dibantu lewat dana BOS, namun kenyataan di lapangan masih banyak sekolah swasta yang tidak bertahan dan tutup karena terbebani operasional sekolah," paparnya.

Diterangkan Bayu, munculnya fenomena pelajar yang membantu mencari nafkah keluarga di tengah pandemi Covid-19 wajib jadi sorotan pemerintah.

"Berkaca dari fenomena itu, hak memperoleh ilmu pelajar terkesampingkan karena keluarga tidak lagi mamlu menanggung beban perekonomian," terangnya.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, dijelaskannya, akan banyak pelajar yang pustus sekolah karena terhimpit perekonomian.

"Dalam kondisi tersebut komitmen orang tua akan hak pendidikan pelajar menjadi hal penting, terutama untuk menekaan angka putus sekolah," ucapnya.

Ditambahkan, pendidikan pasca new normal harus mengarah pada skill based education, baik soft skill maupun hard skill.

"Stakeholder juga harus menyiapkan jalan keluar bersama, sekolah berbasis transfer knowledge seharusnya juga berubah, karena era new normal memerlukan lulusan dengan kompetensi yang sangat berbeda dari biasanya," tambahnya. (bud)

• Bupati Pekalongan Asip Kholbihi Sambut Jajaran Redaksi Tribun Jateng

• Pak Bhabin Polres Kebumen Siap Beraksi, AKBP Rudy: Semoga Bisa Jadi Sahabat Masyarakat

• Semasa Hidup, KH Ahmad Naqib Noor Selalu Sumbang Pembangunan Masjid Kauman Semarang

• Tahun 2020 Padang Pasar Pagi Kota Tegal Mulai Bandel Tak Bayar Iuran, Tunggakan Masih Rp 1,5 Miliar