Breaking News:

Berita Wonosobo

Pemkab Wonosobo Dapat Bagi Hasil Cukai dan Tembakau Rp 13 Miliar Lebih

Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 mendapat alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 13.019.829.277.

tribunjateng/dok
ILUSTRASI Rokok 

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 mendapat alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 13.019.829.277.

Dari total anggaran tersebut, sebesar 53,07 persen di antaranya dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan 46,93 persen untuk kegiatan non JKN.

Alokasi DBHCHT Kabupaten Wonosobo, menurut dia, sepenuhnya digunakan untuk mendanai program atau kegiatan, meliputi antara lain peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Heboh Pendaki Temukan 5 Tank MBT Penuh Amunisi di Bukit Golan Israel

Chelsea Ingin Barter Kepa dengan Donnarumma, The Blues Punya Tawaran yang Tak Bisa Ditolak AC Milan

Cerita Warga saat Polsek Ciracas Dibakar, Dicegat Orang Bersenjata hingga Masuk Mako Kopassus

Gelapkan Uang Perusahaan Puluhan Juta Rupiah, Karyawan Ini Diamankan Satreskrim Polresta Banyumas

Pihaknya pun telah melakukan sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Kabupaten Wonosobo di Pendopo Bupati Belakang, Rabu (26/8) lalu. Sosialisasi ini penting agar penggunaan dan pemanfaatan dana hasil cukai dan tembakau tersebut tepat sasaran.

"Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020,” kata Sekda Wonosobo, One Andang Wardoyo, Jumat (28/8)

Andang mengatakan, sosialisasi terkait penggunaan cukai ilegal pada barang-barang kena cukai diperlukan. Agar dalam pelaksanaan di lapangan, baik perencanaan program kegiatan dan penganggaran perangkat daerah tepat sasaran

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Wonosobo, Siti Nuryanah juga menilai penting ketentuan di bidang cukai untuk mensinergikan dan memberikan informasi kepada perangkat daerah pengampu DBHCHT dan perangkat daerah terkait

Sehingga pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penggunaan DBHCHT juga tidak bertentangan dengan PMK No.7/PMK.07/2020.

Ini sekaligus untuk memberikan informasi terkait barang kena cukai ilegal dan peredaran rokok ilegal.

Tujuannya untuk mempersempit ruang gerak bagi peredaran cukai ilegal dan peredaran rokok ilegal. (aqy)

Anjay Jadi Trending Twitter, Netizen Marah-marah ke KPAI Padahal Salah Sangka

Weston McKennie Pemain Pertama Asal Amerika Serikat yang Direkrut Juventus, Ada Campur Tangan Pirlo?

Update Virus Corona Jawa Tengah Terbaru Minggu 30 Agustus 2020

Hati-hati, Salah Pakai Kata Anjay Bisa Kena Ancaman Pidana

Penulis: khoirul muzaki
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved