Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Pilkada 2020

Bupati Jember Blak-blakan Butuh Miliaran Rupiah untuk Dapat Rekomendasi Parpol, Dibantah PDIP

Video Bupati Jember Faida yang menyebut butuh miliaran rupiah untuk mendapatkan rekomendasi partai politik untuk maju di Pilkada 2020, viral di media

Editor: m nur huda
surya.co.id/sri wahyunik
Bupati Jember Faida memberi keterangan pers seusai pertemuan dengan Panitia Angket DPRD Jember, Senin (20/1/2020). Bupati Faida dimakzulkan DPRD Jember dalam rapat paripurna, Rabu (22/7/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, JEMBER - Video Bupati Jember Faida yang menyebut butuh miliaran rupiah untuk mendapatkan rekomendasi partai politik untuk maju di Pilkada 2020, viral di media sosial.

Video tersebut diambil saat Faida menjadi pembicara di webinar yang dilaksanan oleh Lembaga Riset Sosial Politik Cakra Wikara Indoensia pada 25 Agustus 2020 lalu.

"Kalau dalam pilkada itu mencari rekomendasi saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gaji bupati semua orang tau, rata-rata Rp 6 juta, kalau ada insentif dan lain-lainnya," kata Faida dikutip dari video tersebut.

Daeng Koro, Pecatan Kopassus Keluar Penjara Gabung Kelompok Teroris Jadi Panglima Laskar Jihad

Ini Peran 5 Oknum TNI AL Tersangka Ciracas, 2 dari TNI AU Bebas, KSAD Ganti Rugi Rp 594 Juta

Sebelum Ditemukan Meninggal, Ketua DPRD Lebak Ditemani Wanita Check In Hotel Pukul 22.00 WIB

Cerita Pengantin Pakai Atribut Ojol, Berawal Kenalan di Grup WA Driver Dilanjut Kopdar hingga Jadian

"Dengan biaya puluhan miliar, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus, apabila mengawali pencalonan pilkada dengan cara yang kurang terhormat, membeli kesempatan,” kata Faida di video tersebut.

Usai mendaftar di Pilkada Jember melalui jalur independen di KPU Jember, Faida angkat bicara terkait pernyatan tersebut.

Ia mengaku pernyataan tersebut diungkapkan bukan untuk menyinggung pihak mana pun.

“Saya menyampaikan itu tidak untuk menyinggung siapa-siapa, tapi sebagai pengalaman pribadi,” kata Faida, Minggu (6/9/2020).

“Itu murni pandangan pribadi saya, orang boleh menyetujui dan boleh mengkritisi,” kata Faida.

Pada Pilkada Jember 2020, Faida kembali maju menjadi bupati menggandeng pengusaha muda, Dwi Oktavianto Nugroho lewat jalur independen.

Sementara pada tahun Pilkada 2015 lalu, Faida yang menggandeng Abdul Muqit diusung oleh PDI-P, Nasdem, dan Hanura.

Faida mengaku proses pendaftaran dari jalur independen tahun ini sudah dilakukan lebih dulu dibanding melalui partai.

“Sejatinya saya menghormati dan sangat menghargai dukungan masyarakat,” ucap dia.

Ia menjelaskan dengan memilih maju melalui jalur independen, bukan berarti dia bermusuhan dengan partai politik.

“Kami menghargai hak konstitusi para pendukung yang menginginkan melalui jalur independen, dan itu sah,” jelas dia.

Faida menilai mendaftar melalui jalur independen hanya prosedur dan cara maju di pilkada.

Bukan berarti tidak bersinergi dan tidak bekerja.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang dilakukan KPU, paslon Faida-Vian mendapatkan 146.000 dukungan.

Sementara syarat minimal dukungan untuk bisa maju harus mendapat 121.127 dukungan.

Sempat diusung PDI-P

Bupati Jember Faida, calon petahan pada PIlkada Jember saat mendaftarkan diri melalui jalur independen ke KPU Jember.
Bupati Jember Faida, calon petahan pada PIlkada Jember saat mendaftarkan diri melalui jalur independen ke KPU Jember. (BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COM)

Terkait pernyataan Faida yang menyebut butuh miliaran rupiah untuk mendapat surat rekomendasi partai, PDI Perjuangan pun mengeluarkan pernyataan keras.

Mantan Ketua DPC PDI-P Jember, Tabroni mengatakan pada proses Pilkada 2015 lalu, Faida sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk mendapatkan rekomendasi dari partainya.

Faida, kala itu, harus mengikuti ujian kepatutan dan kelayakan di tingkat provinsi sampai pusat.

“Dalam proses tersebut tidak ada uang satu rupiah pun yang dikeluarkan Faida agar rekomendasi turun pada dia,” kata Tabroni di DPC PDI-P Jember, Minggu (6/9/2020) malam.

Karena itu, ia heran dengan pernyataan Faida yang menyebut butuh uang miliaran rupiah untuk mendapatkan rekomendasi partai.

Menurutnya, Faida sudah melakukan kebohongan publik dan Tabroni meminta agar Faida membuktikan pernyataan tersebut.

“Tunjukkan pada kami, kepada siapa dia mengeluarkan uang,” jelas dia.

Tabroni juga mengaku masih ingat dengan pernyataan Faida pada tahun 2015 lalu.

Kala itu, Faida menyebut jika ia mendapatkan rekomendasi dari PDI-P tanpa ada mahar politik.

“Kalau dia mengatakan butuh uang bermiliaran, kami PDI-P pada tahun 2015 mengeluarkan rekomendasi tanpa ada mahar satu rupiah pun,” jelas anggota DPRD ini.

Bahkan menurut Tabroni, anggota DPRD PDI-P di Jember dan Jawa Timur, justru memberi bantuan dana untuk kampanye dan memenangkan Faida-Muqit.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Nasdem Jember, Marzuki.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arif (belakang) saat berada di ruangan khusus paslon dan tim paslon KPU Jember.
Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arif (belakang) saat berada di ruangan khusus paslon dan tim paslon KPU Jember. (BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COM)

Ia menegaskan pernyataan Faida sama sekali tidak benar.

Menurutnya saat mengusung Faida pada Pilkada 2015 lalu, sama sekali tidak ada mahar politik.

“2015 di pernyataan Faida ada, Nasdem sama PDI-P tanpa mahar,” kata Marzuki di KPU Jember, Jumat (4/9/2020).

Sementara itu Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Hari Putri Lestari mengatakan pada Pilkada 2020, PDI-P tak lagi mengusung Faida.

PDI-P saat ini memilih mengusung paslon Abdussalam-Ifan Ariadna.

Hari Putri mengatakan, selama empat tahun kepemimpinan Faida, PDI-P memantau dan melakukan penilaian.

Salah satu hasilnya adalah kinerja Bupati Faida tidak memuaskan.

Banyak masyarakat yang kecewa dengan kepemimimpinan bupati perempuan pertama di Jember tersebut.

“Petahana tidak direkom karena penilai dari masyarakat banyak kekecewaan,” tutur dia.

Selain itu, komunikasi dan hubungan yang dibangun dengan lembaga legislatif tidak baik.

Bahkan sejak menjabat tidak pernah harmonis.

“Hubungan dengan legislatif yang anggotanya 50 orang juga buruk,” tambah dia.

Tak hanya itu, kebijakan yang diambil oleh Bupati Jember dinilai jarang didialogkan dengan pihak legislatif.

Selain itu kebijakan yang diterapkan juga dinilai tidak pro rakyat. Mulai dari ketenagakerjaan, perizinan, hingga pengelolaan APBD.

“Petahana ini juga banyak tidak melaksanakan komitmen politik,” jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Jember memakzulkan Bupati Jember Faida saat sidang paripurna hak menyampaikan pendapat (HMP) DPRD Jember, Rabu (22/7/2020).

Tak hanya itu pada 27 Desember 2019 lalu, DPRD Jember juga sempat mengajukan hak interpelasi.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Bagus Supriadi | Editor: Dheri Agriesta, David Oliver Purba)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menyoal Pernyataan Bupati Jember yang Sebut Butuh Miliaran Rupiah untuk Rekomendasi Parpol"

Ikuti Tes Kesehatan, Gibran Datang 30 Menit Sebelum Mulai: Minta Doanya Agar Lancar

Info Gempa Hari Ini: Laut Banda Diguncang Gempa M 6,2 Terasa hingga Ambon

Harno Janji Sumbangkan Gaji Bila Menangi Pilkada Rembang 2020

Menelusuri Jejak Kehidupan Purba Situs Semedo Kabupaten Tegal, Rencana Dibuka 2021

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved