Breaking News:

Berita Hukum

Mantan Dirut PDAM Kudus Didakwa Terima Uang Pungutan Pegawai Rp 720 Juta

Tiga terdakwa kasus pungutan Kepegawaian PDAM Kudus menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (

Penulis: m zaenal arifin | Editor: m nur huda
Tribun Jateng/M Zaenal Arifin
Terdakwa kasus pungutan kepegawaian PDAM Kudus, Toni Yulantoro (baju putih) usai mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (22/9/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tiga terdakwa kasus pungutan Kepegawaian PDAM Kudus menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (22/9/2020).

Ketiga terdakwa yaitu mantan Dirut PDAM Kudus, Ayatullah Humaini, Direktur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Jati Mandiri, Sukma Oni Irwadani, dan pegawai PDAM Kudus, Toni Yulantoro.

Dalam dakwaannya, Jaksa Kejati Jawa Tengah, Sri Heryono mengatakan, terdakwa Ayatullah Humaini selaku Dirut PDAM Kudus telah melakukan pungutan kepada pegawai kontrak dengan total keseluruhan Rp 720 juta.

Subsidi Gaji Rp 600 Ribu untuk Karyawan Sudah Disalurkan Kemenaker Ke 94,82 Persen Penerima

Sidang Perdana Kasus Suap Kepegawaian PDAM Kudus Digelar Hari Ini

Kekeringan di Pati Meluas, Kini Merambah Ke 21 Desa Pada Enam Kecamatan

Misterius, Makam Wanita di Jombang Dibongkar, Sepotong Kain Kafan Hilang, Ditemukan Bersama Boneka

Jumlah tersebut diperoleh dari 20 orang yang akan diangkat pegawai tetap atau penuh.

"Terdakwa mengangkat pegawai tanpa melalui prosedur atau bertentangan aturan. Yang mana pegawai yang diangkat adalah pegawai yang telah menyerahkan uang," kata jaksa Sri Heryono di hadapan majelis hakim yang diketuai Hakim Arkanu.

Dalam prosesnya, setiap pegawai kontrak diharuskan untuk menyetor uang Rp 75 juta agar bisa diangkat sebagai pegawai tetap.

Jika tidak, maka status pegawai menjadi tidak pasti.

Dari jumlah tersebut, para pegawai diharuskan menyetor uang muka (down payment) terlebih dahulu sebesar Rp 10 juta.

Uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Sukma Oni Iswardani, selaku Direktur KSP Mitra Jati Mandiri.

"Upaya terdakwa memaksa para pegawai kontrak menyerahkan uang telah melanggar aturan," ucapnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved