Pakar Lingkungan Undip Ingatkan Pentingnya Iptek dalam Menjaga Ketersediaan Air Tawar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pakar Lingkungan Universitas Diponegoro (Undip), Prof Dr Ir Syafrudin, mengingatkan pentingnya memakai pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menjaga ketersediaan air tawar.

Hal itu sebagai strategi untuk mempertahankan ketersediaan air bersih di bumi.

Pendekatan iptek mendesak untuk dilakukan, karena pemanfaatan air tawar sudah berlebihan.

• Media Luar Negeri Sampai Terheran-heran dengan Konsep Pembangunan di Timor Leste, Lihat Foto-fotonya

• Sule Bongakar 1 Alasan Kenapa Ia Jatuh Hati ke Nathalie Holscher: Ga Pernah Ngalami yang Seperti Ini

• Video Pegawai Kemenkumham Jateng Meninggal di Rumah Dinas

• Bocah Ini Mengaku Kukunya Dicabut Pakai Tang Sebelum Dibuang Orangtuanya

Hal itu disampaikan dalam Stadium General Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Undip, Senin (28/9/2020).

Prof Syafrudin, dalam makalah berjudul Daya Dukung dan Daya Tampung sebagai Pengendali Pengelolaan Lingkungan, mengungkapkan ketersediaan air di bumi hanya 2,5 persen yang berupa air tawar.

Menurutnya, dari jumlah itu, tak lebih dari 1 peesen yang bisa dimanfaatkan dengan biaya rendah.

Selebihnya pemanfaatannya membutuhkan biaya tinggi.

Pria yang juga yang juga Wakil Direktur Kerjasama Riset dan Industri Undip ini menuturkan, air tawar yang bisa dimanfaatkan dengan biaya rendah berupa air di danau, sungai, waduk, dan sumber air tanah dangkal.

“Diperlukan upaya bersama untuk mempertahankan keberadaannya untuk kelangsungan kehidupan peradaban yang sekarang dan yang akan datang.

Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya air yang baik berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, pemanfaatan iptek tidak bisa dihindarkan lagi kalau ingin ketersediaan air bersih yang memenuhi baku mutu berkelanjutan.

"Iptek harus menjadi dasar pengelolaan.

Mulai dari pengaturan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, sampai pengendalian daya rusak air," tuturnya.

Kondisi sekarang, sudah timbul persoalan dalam konteks air bersih, mengingat daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun.

Sementara penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari manusia sudah berlebihan.

Menurunnya daya dukung lingkungan bisa dilihat dari pencemaran air mulai dari hulu sampai hilir, padahal seharusnya kondisinya jernih dan layak untuk dikonsumsi.

"Jumlah penduduk yang semakin meningkat, terjadi ekspolitasi lahan secara masif tanpa memperhatikan daya tampung sehingga semua dijadikan pemukiman.

Semua dipakai kegiatan publik, mengakibatkan Daerah Aliran Sungai atau DAS menjadi kritis," paparnya.

Akibatnya air tidak lagi masuk dalam struktur tanah, saat kemarau terjadi kekeringan sedangkan saat penghujan terjadi banjir.

Akibat lainnya terjadi pencemaran lingkungan serta penumpukan sampah.

"Lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) menegaskan, agar pemanfaatan sumber daya air dilakukan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegasnya.

Menurutnya, dengan melaksanakan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dalam rangka mendukung program pemerintah terkait ketahanan air dan ketahanan pangan.

"Sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air disebutkan ada empat upaya pengelolaan sumber daya air yaitu Konservasi, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak, dan Sistem Informasi SDA," jelasnya.

Dia menyampaikan, peran sungai dan danau yang tidak hanya menjadi sumber air tawar bagi masyarakat, menuntut penanganan yang bijak.

Seperti diketahui pemanfaatan sungai juga menjadi sarana transportasi, sumber air untuk irigasi dan air baku, pembangkit tenaga listrik, budi daya perikanan, sumber makanan dan minuman unsur biotik.

Selain itu juga menjadi tempat rekreasi dan olahraga, serta tempat hidup sehari-hari dan kelangsungan ekosistem menuntut penanganan yang terpadu.

"Kasus Rawapening menjadi contoh terjadinya penurunan daya dukung karena komponen lain," ungkapnya.

Danau alami yang semula memiliki 9 titik anak sungai, kini daya tampung airnya makin menurun karena masuknya residu, eutrofikasi (masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah fosfat dalam ekosistem air tawar) yang berlebihan serta tumbuhnya gulma yang berlebihan.

"Akibatnya luas penampang basah Rawapening berkurang, hingga tumbuh lahan baru di sekelilingnya, padahal perannya adalah sebagai sumber air tawar.

Kalau dibiarkan, lama-lama fungsi Rawapening sebagai penampung air tawar akan habis," ungkapnya.

Dikhawatirkan, selain danau, fungsi sungai juga terus terdegradasi. Karena itu, disarankan agar, penggunaan air di sekitar DAS dibatasi.

Dalam konteks inilah, Iptek diperlukan untuk membantu menanganai masalah-masalah yang berkait dengan ketersediaan dan kelestarian air tawar untuk umat manusia.

"Untuk menangani sungai-sungai yang ada,dirasakan perlunya dua pendekatan sekaligus, pendekatan non-struktural dan struktural untuk mengatasi masalah sungai," tuturnya.

Dalam pendekatan non-struktural Iptek bisa dipakai untuk membantu menentukan daya dukung dan daya tampung, penentuan baku mutu perairan, penentuan garis sepadan sungai, penentuan peruntukan sungai, peningkatan peran serta masyarakat dan lainnya.

"Sementara dalam pendekatan struktural yang mencakup perbaikan alur sungai, perkuatan tebing, pengambilan sedimen, penanggulangan erosi tebing sungai, pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) domestik komunal.

Diperlukan juga pemasangan perangkap sampah, pemasangan pengukur muka air dan lainnya peran IPTEK adalah sebuah keniscayaan," tandasnya. (kan)

• 15 Orang Jadi Saksi dalam Kasus Wasmad, Ketua Orkes Hingga 6 Saksi dari Polisi

• Sudah Ada Solusi Terkait Kendala Sarpras di SMP Negeri 4 Bawang Kabupaten Batang

• 4 Pengajar di SMAN 1 Slawi Terkonfirmasi Positif Covid-19, Dinkes Langsung Lakukan Tes Swab Masal

• Bawaslu Kabupaten Semarang Sebut Tak Ada Unsur Pelanggaran Soal Pencatutan Kiai NU